Empat Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cilegon. (Foto Ronald/Selatsunda.com)

CILEGON, SSC – Empat Pasangan calon (paslon) Kota Cilegon telah melaporkan dana kampanye awal ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dana kampanye ini merupakan biaya berupa uang ataupun barang dan jasa yang digunakan paslon untuk membiayai kampanye.

Dari hasil Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) keempat Paslon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon 2020 telah menyetor dana awal kampanye ke Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK).

Untuk paslon Ali Mujahidin-Firman Mutakin menyetorkan dana awal kampanye sebanyak Rp. 500 juta. Paslon Iye Iman Rohiman-Awab sebanyak Rp 5 juta, paslon Ratu Ati Marliati dan Sokhidin Rp 1 juta dan paslon Helldy Agustian-Sanuji Pentamarta Rp 500 ribu.

Kepala Divisi Pencalonan KPU Cilegon, Eli Jumaeli menegaskan, seluruh dana awal kampanye paslon telah dilaporkan dan masuk kedalam data KPU.

Baca juga  Libur Panjang, Penumpang di Terminal Pakupatan Serang Meningkat

“Sudah diumumkan. Jadi yang kemudian digunakan untuk kampanye yang diatur, itu harus dilaporkan dalam pelaporan dana kampanye,” kata Eli, Selasa (29/9/2020).

Untuk audit dana kampanye tersebut, nantinya KPU akan menunjuk kantor akuntan publik untuk memeriksa laporan dana kampanye yang disampaikan oleh setiap paslon.

“Kalau kewajiban KPU kan hanya menyampaikan saja ke peserta pemilu, bahwa dalam masa kampanye ini harus dilaporkan terkait dengan dana kampanye yang digunakan pada masa kampanye, tentu kampanye yang memang diatur oleh norma aturan KPU,” ujarnya.

Eli menjelaskan, pada pelaksanaan tahapan Pilkada ditengah Pandemi Covid-19, setiap peserta tidak lagi diperbolehkan mengadakan kampanye yang melibatkan banyak massa, seperti rapat umum, arak-arakan, festival musik dan sebagainya.

Baca juga  Puslabfor Polri Turun Selidiki Kebakaran Pabrik di Cikande

“Itu kan tidak boleh di lakukan, tentu tidak ada laporan dana kampanye. Nanti yang dilaporkan adalah kegiatan rapat terbatas dan tatap muka, pembuatan bahan kampanye, seperti bahan pembuatan poster, pamflet, mug. Nanti itu akan kita batasi jumlahnya,” tuturnya.

Terkait dengan jumlah maksimal dana kampanye, sambung Eli paslon pada Pilkada Cilegon 2020, KPU saat ini belum memutuskan, sebab pihaknya tengah melakukan pembahasan.

“Nanti ada SK-nya, SK inilah nanti yang menjadi dasar juga untuk Bawaslu untuk mengawasi terkait kampanye pasalon,” pungkasnya. (Ully/Red)