CILEGON, Selatsunda.com – Pemerintah Kota Cilegon membahas permasalahan stunting yang banyak terjadi di Kota Cilegon. Hal ini dibahas dalam rapat Rembug Stunting yang digelar di Aula Bappeda Kota Cilegon, Selasa (19/7/2022).
Hadir dalam rapat tersebut, Wakil Walikota Cilegon, Sanuji Pentamarta , Ketua TP PKK Kota Cilegon, Hany Seviatry, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cilegon Wilastri Rahayu, Kepala DP3AKB Kota Cilegon, Agus Zulkarnaen perwakilan Dinas Kesehatan Cilegon, kecamatan hingga kelurahan.
Pada pembahasan itu ditemukan kasus stunting tertinggi berada di Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol. Dari data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cilegon mulai Januari hingga Februari 2022, total balita di Kota Cilegon sebanyak 36.474 orang. Dari total jumlah tersebut sebanyak 1.628 balita atau 6,4 persen balita mengalami stunting atau kerdil. Di mana Kelurahan Gerem menjadi kelurahan dengan kasus stunting tertinggi sebanyak 114 balita.
“Kelurahan Gerem menjadi salah satu kelurahan tertinggi penyumbang stunting jika dibandingkan dengan kelurahan lainnya. Selain Kelurahan Gerem, penyumbang kedua kasus stunting dialami oleh Karang Asem 103 balita, Mekarsari 78 balita, Taman Sari 77 balita, Bendungan 64 balita,” kata Wakil Walikota Cilegon, Sanuji Pentamarta saat ditemui di Aula Bappeda Kota Cilegon.
Sanuji juga merinci, dari 1.628 balita mengalami stunting, sebanyak 1.272 balita mengalami tumbuh pendek dan 356 balita tumbuh sangat pendek.
“Kasus shunting yang dialami oleh Kota Cilegon, merupakan permasalahan gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu yang lama,” paparnya.
Masih kata Sanuji, ada beberapa faktor terjadinya stunting. Diantaranya, pengukuran balita yang dilakukan di posyandu dan kader posyandu yang belum akurat. Selain itu banyaknya peralatan alat timbang di posyandu yang masih kurang memadai alias rusak. Maka dari itu, Sanuji meminta agar OPD terkait melakukan akurasi data dan segera memperbaiki alat yang rusak
“Jadi hari ini, kita akurasi data dulu semuanya. Saya minta 2 minggu ini, DP3AKB perbaiki data posyandu mana yang alat timbangnta rusak dan perlu diperbaiki. Setelah diperbaiki, barulah kita selesaikan bagaimana cara menyelesaikan status shunting di Cilegon,” ujarnya.
Ditempat yang sama, Ketua TP PKK Kota Cilegon, Hany Seviatry mengaku, jika PKK bersama dengan para kader siap mendukung dan membantu pimpinan daerah dalam menyelesaikan kasus stunting di Kota Cilegon.
“Berbicara persoalan stunting di Cilegon, kami (PKK) Cilegon bersama kader siap membantu pemerintah. Tapi, saya sampaikan, saat kami melakukan kunjungan ke wilayah Gerem, kami diburu-buru untuk menuntaskan persoalan shunting. Akan tetapi, kami tidak diberi bantuan alat apapun oleh dinas terkait. Belum lagi, semua peralatan di posyandu kurang memadai. Semestinya, dinas terkait minimal memberikan arahan atau sosialisasi bagaimana bisa menyelesaikan kasus ini,” pungkasnya. (Ully/Red)

