Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Komunitas Akur Sekabeh Cilegon (ASC), Husein Saidan, Evi Silvi dan tokoh lainnya menyerahkan surat somasi terbuka saat hearing di DPRD Cilegon, Rabu (10/11/2021). Surat somasi terkait KCS tersebut dilayangkan kepada Walikota dan Wakil Walikota, Helldy Agustian-Sanuji Pentamarta melalui DPRD. Foto Ronald/Selatsunda.com

CILEGON, SSC – Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Komunitas Akur Sekabeh Cilegon (ASC) menyampaikan surat somasi terbuka kepada Walikota dan Wakil Walikota Cilegon, Helldy Agustian-Sanuji Pentamarta.

Helldy-Sanuji disomasi karena realisasi Kartu Cilegon Sejahtera (KCS) yang merupakan program janji politik kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Cilegon itu dinilai bermasalah.

Somasi dibacakan Direktur LBH Pengacara Rakyat, Silvi Shovawi Haiz selaku kuasa hukum ASC dalam rapat dengar pendapat antara Komunitas ASC dengan sejumlah OPD Pemkot Cilegon difasilitasi Komisi II dan IV DPRD Cilegon di ruang rapat serbaguna DPRD, Rabu (10/11/2021).

Disebutkan dalam somasi tersebut, Helldy-Sanuji diminta untuk merealisasikan janji KCS berupa bantuan UMKM sebesar Rp 25 juta. Kemudian disebutkan pula KCS yang dijanjikan Heldly-Sanuji adalah Bantuan Modal Usaha sebesar Rp 25 juta bukan Pinjaman Modal Rp. 1.000.000.

“Bahwa kami menyampaikan apa yang dijanjikan oleh saudara H. Helldy Agustian, SE, SH dan H. Sanuji Pantamarta S.IP, adalah Bantun Modal Usaha sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh Lima juta rupiah) bukan Pinjaman Modal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)sebagaimana telah dijanjikan kepada Klien Kami,” ujar Silvi membacakan.

Baca juga  Komunitas Difabel di Cilegon Butuh Perda Pelindungan Disabilitas

Helldy-Sanuji dalam somasi tersebut diminta untuk merealisasikan KCS selama 7 hari. Bilamana tidak terdapat itikad baik maka akan dilakukan upaya kepada lembaga politik maupun upaya hukum pidana atau perdata kepada pihak lain.

“Bahwa apabila dalam tenggang waktu tersebut diatas, tidak ada itekad baik dari saudara H. Helldy Agustian, SE, SH. dan H. Sanuji Pantamarta S.IP untuk melaksanakan SOMASI ini, kami akan melakukan upaya upaya kepada lembaga politis maupun upaya hukum baik pidana maupun perdata dan pihak-pihak lain yang dianggap bertanggungjawab secara hukum, serta melakukan tindakan hukum lainnya yang dianggap perlu,” beber Silvi.

Setelah surat dibacakan, perwakilan Komunitas ASC menyerahkan surat somasi kepada DPRD Cilegon yang diterima Ketua Komisi II, Faturohmi dan Ketua Komisi IV, Erik Airlangga.

Baca juga  Komunitas Difabel di Cilegon Butuh Perda Pelindungan Disabilitas

Sesaat sebelum surat somasi tersebut dibacakan dan diserahkan, Ketua Komisi II, Faturohmi menyatakan bahwa pihaknya telah banyak mendapat laporan masyarakat terkait persoalan KCS. Sama halnya yang diungkapkan Komunitas ASC.

Bahkan banyaknya persoalan kebijakan KCS muncul wacana hak interpelasi seperti yang diungkapkan masyarakat dalam hearing mempertanyakan langkah politik DPRD.

Terkait kebijakan KCS, kata Faturohmi, DPRD memiliki kewenangan untuk menanyakan itu kepada Pemkot Cilegon. Salah satunya dimungkinkan dengan hak interpelasi.

“Jadi kalau ditanya langkah politik apa yang diambil DPRD, tunggu tanggal main. Ada salurannya yang dimungkinan oleh Undang-undang tentang kewenagan DPRD menyampaikan hak interpelasi,” ujar Faturohmi. (Ronald/Red)