Penanggung jawab Aliansi Masyarakat Cilegon Bersatu, Husein Saidan yang tergabung dalam Komunitas Akur Sekabeh Cilegon menyampaikan pendapatnya terkait KCS saat hearing di DPRD Kota Cilegon, Rabu (10/11/2021). Foto Ronald/Selatsunda.com

CILEGON, SSC – Komisi II dan IV DRPD Cilegon menggelar rapat dengar pendapat (hearing) dengan sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Komunitas Akur Sekabeh Cilegon (ASC) dan Lembaga Bantuan Hukum Pengacara Rakyat Silvi Shovawi Hais di DPRD Cilegon, Rabu (10/11/2021). Rapat yang dimulai sekitar pukul 14.00 WIB membahas salah satunya terkait realisasi Kartu Cilegon Sejahtera (KCS) yang merupakan program janji politik Walikota dan Wakil Walikota Cilegon, Helldy Agustian-Sanuji Pentamarta.

Dalam kesempatan itu, setelah beberapa perwakilan komunitas menyampaikan aspirasi dalam hearing, Penanggung jawab Aliansi Masyarakat Cilegon Bersatu, Husein Saidan mengungkap persolan KCS.

Husein yang juga tokoh masyarakat Grogol menyatakan kepada OPD yang hadir agar bisa menyampaikan pesannya kepada Walikota Cilegon, Helldy Agustian. Pesan itu soal KCS.

Menurut Husein, program KCS dinilai ilegal. Ia mendesak kepada Walikota agar tidak menggunakan dana APBD merealisasikan program tersebut.

Ia menyatakan, kartu yang dibagikan kepada konstituen Helldy-Sanuji saat Pilkada lalu tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Karena KCS dibagikan saat Pilkada.

Baca juga  Komunitas Difabel di Cilegon Butuh Perda Pelindungan Disabilitas

Menurutnya Walikota Helldy yang mempunyai program tersebut jangan hanya merealisasikan KCS kepada pemilihnya. Tetapi sebagai kepala daerah, bisa merealisasikan 4 program manfaat KCS kepada seluruh masyarakat Cilegon.

“Kalau nanti direalisasikan, kita berharap itu dievaluasi. Karena Walikota Cilegon itu kan (memimpin) secara general, bukan masyarakat yang memilih beliau,” ujarnya.

Ia menyatakan, saat ini KCS mulai direalisasikan Pemkot Cilegon seperti yang diketahui salah satunya pecairan modal nol persen untuk pelaku UMKM. Tetapi, Husein tegas menyampaikan, jika pencairan direalisasikan jangan tebang pilih. Karena banyak masyarakat yang tidak memilih Walikota Helldy, tidak memegang KCS, nasibnya tidak diperhatikan.

“Banyak masyarkat tidak mampu tapi tidak memilih pak Helldy. Tapi sekarang pak Helldy Walikota Cilegon, itu (masyarakat tidak mempunyai KCS) harus diperhatikan jangan ditinggalkan,” tegasnya.

Husein saat itu meminta kepada Direktur LBH Pengacara Rakyat Cilegon, Silver Shovawi Haiz yang duduk disampinginya, bila dalam realisasi KCS terdapat tindakan diluar kewenangan dan kewajaran maka harus disomasi.

Baca juga  Tembok Penahan Tanah di Cupas Kulon Grogol Ambrol

“Kepada kawan saya, kalau ini ada tindakan diluar kewenangan diluar kewajaran maka harus disomasi,” ujarnya.

Sekali lagi, Husein menyatakan menolak jika realisasi KCS menggunakan APBD. Kalau pun itu dikeluarkan, ia meminta program KCS dikaji dan didata ulang. Program itu harus diberikan secara merata dan berkeadilan. Jangan karena warga yang memegang KCS adalah pemilih Walikota Cilegon, diprioritaskan.

Jika pun itu terjadi maka akan muncul kecemburuan sosial dan kegaduhan ditengah masyarakat.

“Sekali lagi kami menolaka anggaran yang dikeluarkan itu, kalau mau dikeluarkan itu mohon di kaji, data ulang, seadil adilnya secara merata. Jangan karena orang dekat Walikota, diberikan prioritas. Kami tidak berharap. Karena akan ada kesenjangan, akan terjadi kecemburuan sosial, akan gulet,” tegasnya.

Dalam hearing selain membahas persoalan KCS, elemen masyarakat juga menyinggung tentang adanya dugaan pemecatan terhadap pegawai asal Kota Cilegon oleh Krakatau Steel. (Ronald/Red)