Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cilegon Ely Kusumastuti bersama Direktur Utama Bapelkes Krakatau Stell, Suryadi Arief melakukan MoU (Momerandum Of Understanding) di Kantor Kejari Cilegon yang berlokasi di Jalan Pangeran Jayakarta, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon,” Senin (23/2/2021). Foto : Elfrida Ully/Selatsunda.com

CILEGON, SSC – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cilegon dan Yayasan Badan Pengelola Kesejahteraan Krakatau Steel (Bapelkes KS) melakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama atau Momerandum Of Understanding (MoU).

Teken MoU ini dilakukan untuk memberikan pendampingan hukum terkait lelang  75 aset tanah, hasil barang sitaan negara dua kasus tindak pidana korupsi Bapelkes KS.

“Untuk dapat memberikan pendapat hukum, tentu syaratnya harus dilakukan MoU. Dan bersyukur akhirnya, kami (Kejari Cilegon) bisa melakukan MoU dengan Bapelkes KS. Bisa melakukan pendampingan hukum untuk urusan aset yang mereka miliki” kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cilegon, Ely Kusumastuti kepada Selatsunda.com usai MoU di Kantor Kejari Cilegon.

Kajari Ely berharap, teken MoU ini dapat memberi manfaat kepada kedua pihak. Sehingga aset-aset yang dilelang memiliki kekuatan hukum .

“Mudah-mudahan, kami bisa bekerja dengan optimal dan bisa memberikan manfaat untuk semua pihak,” paparnya.

Sementara, Kasi Datun Kejari Kota Cilegon Furqon Hidayat menambahkan, aset barang sitaan kasus tipikor Bapelkes dapat dilelang ke KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Serang jika telah memenuhi aspek legalitasnya. Artinya dengan rekomendasi pendampingan hukum dari Kejari, syarat lelang telah terpenuhi.

“Dari Bapelkes KS dan KPKNL Serang yang akan melakukan lelang terhadap 75 aset tanah tersebut. Tetap, saat dilakukan lelang, kami (Kejari Cilegon) dampingi sehingga tidak menimbulkan hukum baru di kemudian harinya,” jelas Furqon.

Meski demikian, pihaknya mengingatkan agar Bapelkes KS saat mengajukan lelang dapat membentuk tim appraisal aset. Tim penilaian yang ditunjuk harus independen.

“Kami sarankan agar Bapelkes ini melakukan penilaian oleh tim independent. Ini kami lakukan, agar Bapelkes KS tidak melakukan penilaian harga sendiri terhadap aset yang akan mereka lelangkan tersebut,” papar Furqon.

Terpisah, Direktur Utama Bapelkes KS, Suryadi Arief mengaku, MoU yang dijalin pihaknya dengan Kejari sangatlah dibutuhkan. Hal ini dilakukan agar ke depan tidak tersangkut persoalan hukum.

“Pendampingan hukum ini sangat kami butuhkan sekali. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh PT KS dengan anak perusahaan, KBS dan KIEC, tentu kami harus melakukan kerjasama dalam segi pendampingan hukum ini. Kami butuhkan pendampingan hukum, agar dikemudian hari, kami tidak tersandung hukum apapun,” harapnya. (Ully/Red)