SERANG, SSC – Bank Indonesia (BI) Banten menyatakan salah satu penghambat perekonomian di Banten tumbuh melambat dibandingkan dengan daerah lain, yakni adanya ketimpangan pertumbuhan yang ada di wilayah Banten Utara dan Banten Selatan.
Kepala KPw BI Banten Ameriza M Moesa mengatakan, jika salah satu kesulitan Provinsi Banten dalam meningkatan roda perekonomian di Banten, yakni, adanya ketimpangan pembangunan yang dialami di wilayah Banten Utara dan Banten Selatan. Yang mana, wilayah Banten Utara, banyak didominasi oleh industri besar, dan Banten Selatan yang kaya potensi pariwisata dan pertanian, sehingga pertumbuhan ekonomi belum mampu digali secara optimal.
Salah satu penyebab tingginya pengangguran dan kemiskinan di Banten karena adanya ketimpangan dari permasalahan antara pengembangan potensi yang ada di Banten Utara dan Selatan.
“Kenapa Banten ekonominya tumbuh bagus, tapi masih tetap tinggi tingkat pengangguran dan kemiskinannya. Karena disparitas itu yang menjadi penyebab,” katanya pada acara Forum Ekonomi Banten 2025 di hotel Aston, Kota Serang, Selasa (9/12/2025).
Menurutnya, jika melihat geografis, pembentuk perekonomian Banten sebagian besar berasal dari wilayah Banten daerah utara yaitu Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon dan Kabupaten Serang sebesar 91,5 persen yang memiliki Kawasan Industri Padat Modal, serta Kawasan Perdagangan dan Perumahan.
“Sementara sisanya kawasan Banten Selatan yakni Kabupaten Lebak dan Pandeglang hanya menyumbang kontribusi kepada pembentukan perekonomian Provinsi Banten sebesar 8,5 persen,” ujarnya.
Kemudian, dari sisi investasi sebagai komponen penting dalam perekonomian, disparitas Banten Utara dengan Banten Selatan juga cukup tinggi.
Pada rentang Januari-September 2025, nilai investasi total di Banten mencapai Rp91,6 triliun yang terutama dikontribusi dari Banten Utara dengan pangsa 98,1 persen.
Sementara Banten Selatan dengan pangsa 1,9 persen dari total investasi baik itu PMA maupun PMDN di Banten.
“Meski kaya akan potensi dan sumber daya, wilayah Banten Selatan masih menghadapi tantangan struktural, yang antara lain keterbatasan ketersediaan infrastruktur baik itu aksesibilitas, konektivitas, utilitas dan fasilitas publik,” tuturnya.
Maka dari itu, kata Ameriza forum ekonomi saat ini diharapkan mampu menekan disparitas, dan para pemangku kebijakan bisa memanfaatkan momentum pembangunan infrastruktur pemerintah pusat di Banten Selatan, khususnya Jalan Tol dan masuknya MRT, untuk mendorong investasi.
Pemerintah daerah diharapkan proaktif memberikan sweetener (insentif) dan kemudahan investasi bagi para investor.
“Mudah-mudahan forum ini bisa beri impact kepada para pengambil kebijakan, mudah-mudahan dengan adanya ini kita bisa mengundang para investor, tapi memang pemerintah daerah harus memberikan kemudahan investasi, dan konsep investasi yang lebih baik,” ucapnya.
Senada dikatakan Asisten Daerah (Asda) II Pemprov Banten Budi Santoso yang menyebut pertumbuhan ekonomi Banten pada 2025 tercatat di atas rata-rata nasional sebesar 5,29 persen.
“Namun, penyebarannya tidak merata. Mungkin pertumbuhannya hanya di Banten Utara, dan selatan masih rendah,” ujarnya.
Dikatakan dia, untuk mengatasi ketimpangan tersebut, perlu adanya kolaborasi dan sinergitas baik dengan stakeholder maupun Pemerintah Pusat, serta sektor perbankan.
“Termasuk pemerintah daerah dan media. Pusat sudah memberikan dukungan melalui prioritas pembangun jalan tol Serang-Panimbang di wilayah Banten Selatan,” tuturnya.
Kemudian, adanya kereta api listrik (KRL) atau CommuterLine jalur Rangkasbitung-Tanah Abang. Selanjutnya, rencana reaktivasi kereta Rangkasbitung-Saketi-Bayah. “InsyaAllah setelah terealisasi akan mempercepat pertumbuhan untuk Banten Selatan,” pungkasnya. (Ully/Red)
