CILEGON, SSC – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon, Isro Mi’Raj mengingatkan kepada Walikota Cilegon, Helldy Agustian dalam menunjuk 6 kepala OPD jangan dipengaruhi oleh intervensi partai politik (parpol). Hal itu disampaikan agar tidak ada titip menitip calon kepala OPD. Penunjukan kepala OPD haruslah professional dan sesuai mekanisme yang berlaku.
“Kami ingatkan dalam penunjukan kepala dinas yang kosong ini tidak dimanfaatkan partai politik untuk bargaining menitip calonnya untuk jadi kepala dinas. Apalagi, kemarin ada wacana interplasi yang tidak jadi dilakukan justru dimanfaatkan partai politik. Ini pemerintahan daerah, bukan kabinet (pemerintah pusat). Kalau kabinet di kementrian sah-sah saja ada intervensi dari parpol. Tapi dalam pemerintahan daerah itu tidak boleh terjadi,” kata Isro kepada awak media ditemui di Kantor Walikota Cilegon, Kamis (10/2/2022).
Kata Isro, meski Walikota Cilegon memiliki hak prerogatif dalam memilih 1 dari 3 nama besar calon kepala OPD yang sebelumnya telah diumumkan namun, tidaklah benar jika ada partai politik ikut mengintervensi penunjukannya.
“Memang dalam amanat undang-undang mengatakan hak prerogatif itu ada di kepala daerah. Tapi, kami di DPRD Cilegon meminta hak prerogratif walikota digunakan sesuai kompetensi dari 3 besar di 6 OPD. Sebab, penunjukan kepala OPD yang terpilih ini justu membantu kepala daerah daam menjalankan program dan SDM di pemerintahan. Jika salah menunjuk pastinya akan merepotkan pemerintahan kedepan,” ujarnya.
Diketahui, Pemkot melakukan lelang jabatan 6 kepala OPD. Keenam yang dilelang yakni jabatan kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP), Dinas Koperasi dan UMK, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik (DKISS), Staf Ahli Bidang Sosial, SDM dan Kemasyarakatan dan Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum. Saat ini, Pemkot telah mengumumkan 3 besar nama calon 6 kepala OPD. (Ully/Red)
 Kota Cilegon, Isro Mi’Raj mengingatkan kepada Walikota Cilegon, Helldy Agustian dalam menunjuk 6 kepala OPD jangan dipengaruhi oleh intervensi partai politik (parpol). Hal itu disampaikan agar tidak ada titip menitip calon kepala OPD. Penunjukan kepala OPD haruslah professional dan sesuai mekanisme yang berlaku.“Kami ingatkan dalam penunjukan kepala dinas yang kosong ini tidak dimanfaatkan partai politik untuk bargaining menitip calonnya untuk jadi kepala dinas. Apalagi, kemarin ada wacana interplasi yang tidak jadi dilakukan justru dimanfaatkan partai politik. Ini pemerintahan daerah, bukan kabinet (pemerintah pusat). Kalau kabinet di kementrian sah-sah saja ada intervensi dari parpol. Tapi dalam pemerintahan daerah itu tidak boleh terjadi,” kata Isro kepada awak media ditemui di Kantor Walikota Cilegon, Kamis (10/2/2022).){kind=link}