CILEGON, SSC – Komisi I DPRD Kota Cilegon meminta Pemkot Cilegon agar pengisian belasan jabatan eselon II hingga IV yang kosong dapat dilakukan secara profesional.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kota Cilegon Masduki saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I dengan Badan Kepegawaian Pelatihan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Inspektorat Kota Cilegon di DPRD Kota Cilegon, Senin (9/1/2023).
Ketua Komisi I Masduki menekankan, agar Tim Pansel (Panitia Seleksi) dapat menempatkan pejabat sesuai dengan kemampuan dan kompetensi. Pengisian jabatan jangan sampai ada intervensi partai politik.
“Kami (Komisi I) mengingatkan Tim Pansel untuk lebih teliti menempatkan pejabat yang akan mengisi di jabatan yang kosong. Jangan karena mereka orang dekat partai politik (parpol) lalu mereka ditempatkan di OPD tersebut. Tetapi, tempatkan orang yang memang menguasai bidang tersebut,” kata Masduki kepada awak media usai rapat.
Masduki mendesak, agar pengisian jabatan kosong ini segera dilakukan di Febuari 2023 mendatang. Ini bertujuan, agar memaksimalkan kinerja di masing-masing OPD yang ditinggalkan pejabatnya usai pensiun.
“Kita desak di Februari, semua jabatan kosong terisi. Budaya buruknya Pemkot Cilegon ini nunggu banyak baru dimutasi, padahal kata Inspektorat 1 orang bisa langsung dilantik,” ujarnya.
Lanjut Masduki, dengan berjalannya mutasi rotasi di jabatan yang kosong ini, tentu akan meningkatkan jenjang karir seorang ASN.
“Bukan hanya di eselon II, tapi eselon III dan IV juga kita awasi mutasi ini, supaya jangan intervensi kepentingan politik terlalu besar. Jangan dipaksakan,. Kalau memang backrground dan kualitas sesuai ya silakan, kalau engga ngapain ditempatin di situ,” lanjutnya.
Menanggapi hal ini, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Cilegon, Ahmad Jubaedi menuturkan, Pemkot Cilegon pada Senin (9/1/2023) telah membentuk Tim Pansel (Panitia Seleksi) lelang Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau jabatan eselon II di Lingkungan Pemkot Cilegon. Sementara untuk mutasi dan rotasi disiapkan oleh Tim Penilai Kinerja yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Maman Mauludin.
Jubaedi menjelaskan, saat ini 7 jabatan eselon II akan dilelang. “Tim Pansel masa kerjanya maksimal 3 bulan,” terangnya.
Diberitakan sebelumnya, sebanyak 7 jabatan eselon 2 yang kosong diisi Plt yakni Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), Asisten Daerah (Asda) III Setda Kota Cilegon, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
Selain itu, untuk jabatan eselon 3B ada 5 posisi yang kosong yaitu Kepala Bidang (Kabid) Penegakkan Perundang-undangan dan PPNS pada Dinas Satpol PP, Kabid Pertanian pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Kabid Penelitaan dan Pengembangan pada Bappedalitbang, Kabid Penanganan Bencana dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan pada Dinas Sosial, Kabid Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKPAD).
Selanjutnya, jabatan eselon 4 yang kosong seperti Kepala UPTD Kawasan Pertanian Terpadu pada DKPP Cilegon, Kasi Pemerintahan dan Ketertiban Umum Kelurahan Panggungrawi, Sekretaris Kelurahan Ramanuju, Lurah Warnasari, Sekretaris Kelurahan Grogol, Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinkes, dan Kasi Kerjasama dan Kemitraan pada Dinas Satpol PP. (Ully/Red)
 Komisi I dengan Badan Kepegawaian Pelatihan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Inspektorat Kota Cilegon di DPRD Kota Cilegon, Senin (9/1/2023).Ketua Komisi I Masduki menekankan, agar Tim Pansel (Panitia Seleksi) dapat menempatkan pejabat sesuai dengan kemampuan dan kompetensi. Pengisian jabatan jangan sampai ada intervensi partai politik.){kind=link}