Komisi II DPRD Cilegon mengadakan hearing dengan Aliansi Masyarakat Merak Berdaulat, manajemen Indah Kiat Merak, PT Pelindo II Banten, KSOP Banten dan dinas terkait lainnya di ruang rapat DPRD, Jumat (8/10/2021). Foto Ronald/Selatsunda.com

CILEGON, SSC – Komisi II DRPD Kota Cilegon memperingatkan keras kepada manajemen PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) Merak selaku operator Pelabuhan Indah Kiat Merak agar tidak menyepelekan dampak yang ditimbulkan atas aktivitas bongkar muat batubara. Hal ini diungkapkan Ketua Komisi II DRPD Kota Cilegon, Faturohmi menyikapi aduan Aliansi Masyarakat Merak Berdaulat terkait indikasi pencemaran debu batubara di pelabuhan barang milik IKPP itu.

“Ini bukan persoalan main-main ketika bicara pencemaran lingkungan, pencemaran udara,” ujar Faturohmi kepada media usai dengar pendapat (hearing) dengan Aliansi Masyarakat Merak Berdaulat, manajemen Pelabuhan Indah Kiat, PT Pelindo II Banten, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Cilegon, Dinas Kesehatan Cilegon dan KSOP Banten di DRPD, Jumat (8/10/2021).

Faturohmi mengungkapkan, dari laporan pengawasan DLH dalam hearing tersebut sedikitnya ada 17 fakta dan temuan tentang aktivitas bongkar muat batubara di Pelabuhan Indah Kiat. DLH menemukan sejumlah indikasi pelanggaran diantara potensi pencemaran debu batubara yang berdampak pada masyarakat sekitar. Akan temuan tersebut, Komisi II meminta agar manajemen Pelabuhan Indah Kiat Merak bisa membenahinya.

“Yang kita evaluasi, dugaan pencemarannya. Mereka (Pelabuhan Indah Kiat) harus mengevaluasi SOP bongkar muat batubaranya. Baik proses pembongkaran, muat dan transportasinya. Supaya tidak mengganggu masyarakat,” tuturnya.

Kata Politisi Partai Gerindra ini, Komisi II juga meminta DLH bisa bertindak tegas tidak sekedar melempar narasi saja. Bilamana aktivitas bongkar muat batubara pelabuhan barang IKPP terindikasi pelanggaran maka harus ditindak tegas.

Baca juga  Hingga Triwulan III 2021, Kinerja Bank Bjb Tumbuh Positif

“Tadi kan sudah tegas menyampaikan, DLH tidak hanya narasi saja. Tapi betul-betul menindak tegas. Ada sanksi dari pemerintah,” terangnya.

Sementara, Koordinator Aliansi Masyarakat Merak Berdaulat, Adi Sabar meminta, Pelabuhan Indah Kiat tidak mengabaikan hak masyarakat. Menurutnya, selama ini aktivitas batubara di pelabuhan sudah menimbulkan pencemaran debu dan berdampak kepada masyarakat.

“Ada dua dampak, pertama di dalam pelabuhan kemudian material batubara berceceran di pinggir jalan, terutama di flyover. Kemudian ada juga kejadian, saya bongkar gula, itu ada masyarakat kecelakaan. Makanya saat inilah kita merespon,” tegasnya.

Sementara Pimpinan Pelabuhan Indah Kiat Merak, Yohanes Joko menyatakan, manajemen pada prinsipnya akan melakukan perbaikan dengan menaati peraturan yang berlaku. Temuan DLH akan segera ditindak lanjuti.

“Prinsipnya kita akan lakukan perbaikan sesuai peraturan berlaku demi kebaikan bersama. Kekurangannya, akan sesuai rekomendasi dan akan diselesaikan,” pungkasnya.

Diketahui dalam hearing tersebut, DLH Cilegon lewat Kasi Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon, Saeful Bahri mengungkap 17 fakta dan temuan terkait pengawasan aktivitas bongkar muat batu bara di Pelabuhan Indah Kiat. Fakta dan temuan tersebut diantaranya, Pelabuhan Merak Mas PT IKPP tidak melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dokumen RKL dan RPL yang dimilikinya. Perusahaan juga tidak membuat dan melaporkan hasil pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada DLH Cilegon dan DLH Banten dan Kemen LH dan Kehutanan. Pemantauan dan pelaporan terakhir pada 2013.

Baca juga  Kejari Cilegon Musnahkan Barang Bukti Narkotika dan Rokok Tanpa Cukai

Kemudian, sumber limbah cair dan domestik, dan air dari bongkar muat dan siraman debu belum dilakukan pengelolaan oleh perusahaan. Selanjutnya, perusahaan belum memiliki perizinan dan persetujuan teknis untuk pembuangan air limbahnya.

DLH menemukan ceceran barang curah kering di jalan area pelabuhan yang berpotensi pencemaran udara berupa limbah debu. Berdasarkan pihak IKPP, ceceran tersebut dibersihkan saya kendaraan tidak padat. Selain berpotensi menimbulkan potensi pencemaran udara juga membahayakan motor roda dua.

Kemudian DLH juga menemukan ceceran barang curah kering yang berpotensi masuk ke laut masuk saat loading dan unloading, karena tidak adanya pembatas secara menyeluruh. Temuan lainnya yakni terdapat ceceran di area pelabuhan dibersihkan dengan cara menyiram selanjutnya dialihkan ke kolam pelabuhan atau ke laut. Selanjutnya, proses loading unloading barang curah kering dari kendaraan pengangkut berpotensi menimbulkan pencemaran udara berupa debu. Kendaran pengangkut barang curah kering tidak dilengkapi penutup pada baknya saat perjalanan keluar menuju customer. Penghijauan sebagai upaya pencegahan pencemaran udara, dilingkungan sekitar, masih sangat kurang. (Ronald/Red)