CILEGON, SSC – DPRD Kota Cilegon terus mengontrol rencana dan kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kota Cilegon. Salah satunya terkait dengan rencana Pemkot dalam merenovasi Gedung Eks Kantor Kejari yang akan digunakan untuk sentra dan galeri UMKM.
Rencana renovasi yang akan menggunakan anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Cilegon sebesar Rp 1,1 miliar itu pun disorot oleh Komisi IV DPRD Kota Cilegon. Ketua Komisi IV DPRD Kota Cilegon, Erick Airlangga mempertanyakan rencana Pemkot yang lebih mendahulukan renovasi Gedung Eks Kejari ketimbang renovasi Pasar Kranggot. Padahal, kata Erick, Disperindag pada kunjungan kerja Komisi IV DPRD Cilegon, beberapa waktu lalu menyatakan tidak memiliki anggaran untuk renovasi Pasar Kranggot yang kerap banjir dan bocor. Namun saat ini, Disperindag malah memiliki anggaran untuk merenovasi Gedung Eks Kantor Kejari.
“Ini yang lebih urgen mana dulu? Lapak milik pedagang di Pasar Kranggot atau renovasi Eks Gedung Kejari? Waktu Sekdis Disperindag (Bayu Pratanagama) bilang ke kami (Komisi IV) tidak ada anggaran renovasi untuk Pasar Kranggot karena UPT tidak menganggarkan renovasi. Tapi, ada anggaran Rp 1,1 miliar di dinas untuk renovasi eks gedung Kejari,” kata Erick kepada Selatsunda.com dikonfirmasi, Senin (14/2/2022).
Lapak-lapak di Pasar Kranggot yang dikeluhkan pedagang kerap banjir dan bocor, kata Erick, kondisinya sangat memprihatinkan. Mustinya, lapak yang rusak harus segera diperbaiki karena menyangkut hidup para pedagang. Ketimbang Pemkot yang mengutamakan renovasi Gedung Eks Kantor Kejari.
“Kalau pengelolaan pasar masih seperti itu berarti belum Cilegon Baru, Modern dan Bermartabat! Ingat loh, saat musim hujan justru pedagang ini memperbaiki sendiri dengan uang sendiri lapak milik mereka. Padahal, bagunan yang mereka gunakan itu, para pedagang sewa ke pemerintah. Dan semestinya, pemerintah memperhatikan nasib pedagang. Pedagang yang jualan di sana (Pasar Kranggot) merupakan masyarakat Kota Cilegon yang harus diberikan fasilitas yang terbaik,” ujarnya.
Lebih lanjut, Politisi Partai Golkar ini pun menyarankan renov Eks Gedung Kejari bisa dilakukan di anggaran perubahan 2022 bukan di anggaran murni. Mengigat, Pasar Kranggot masih membutuhkan perhatian serius oleh pemerintah.
“Kami sarankan lebih baik dianggarkan saja di anggaran perubahan. Anggaran Rp 1,1 miliar dialihkan dulu untuk Pasar Kranggot. Saya juga meminta, anggaran-anggaran yang tidak penting, lebih baik digunakan untuk merenovasi pasar. Justru akan lebih efektif di anggaran perubahan. Jadi dari Disperindag bisa dikaji lagi, apa aset-aset mana aja yang dianggap bisa digunakan kembali dan sistem kajiannya pun harus benar-benar dilakukan,” imbaunya. (Ully/Red)
 Kota Cilegon sebesar Rp 1,1 miliar itu pun disorot oleh Komisi IV DPRD Kota Cilegon. Ketua Komisi IV DPRD Kota Cilegon, Erick Airlangga mempertanyakan rencana Pemkot yang lebih mendahulukan renovasi Gedung Eks Kejari ketimbang renovasi Pasar Kranggot. Padahal, kata Erick, Disperindag pada kunjungan kerja Komisi IV DPRD Cilegon, beberapa waktu lalu menyatakan tidak memiliki anggaran untuk renovasi Pasar Kranggot yang kerap banjir dan bocor. Namun saat ini, Disperindag malah memiliki anggaran untuk merenovasi Gedung Eks Kantor Kejari.“Ini yang lebih urgen mana dulu? Lapak milik pedagang di Pasar Kranggot atau renovasi Eks Gedung Kejari? Waktu Sekdis Disperindag (Bayu Pratanagama) bilang ke kami (Komisi IV) tidak ada anggaran renovasi untuk Pasar Kranggot karena UPT tidak menganggarkan renovasi. Tapi, ada anggaran Rp 1,1 miliar di dinas untuk renovasi eks gedung Kejari,” kata Erick kepada Selatsunda.com dikonfirmasi, Senin (14/2/2022).){kind=link}