Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Foto Dokumentasi Selatsunda.com)

CILEGON, SSC – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan rapat evaluasi dengan Pemerintah Kota Cilegon secara daring pada Senin, (30/8/2021). Dalam rapat tersebut, lembaga antirasuah ini memberikan sejumlah catatan yang perlu diperhatikan Pemkot Cilegon.

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK Yudhiawan meminta Pemkot Cilegon segera menyusun target dan anggaran sertifikasi 2021-2024. Karena saran yang disampaikan belum dilaksanakan. Hal itu diminta agar aset tanah dapat tersertifikasi sebelum akhir 2024.

Yudhiawan menyatakan, dari total aset yang dimiliki pemkot sebanyak 1.102 persil, aset yang bersertifikat sebanyak 575 persil dan sisanya 527 persil belum bersertifikat. Terbit sertifikat tahun 2021 sebanyak 16 persil.
Apabila Pemkot tetap berpatokan pada 16 persil per tahun, KPK menghitung butuh waktu 33 tahun untuk semua aset selesai tersertifikasi.

Soal kecukupan anggaran sertifikasi aset daerah, KPK juga meminta Pemkot dapat
memperhatikan pedoman umum penyusunan APBD 2022. KPK juga menyingung Pemkot membentuk Tim Gabungan Pemda dan BPN serta dijadwalkan rutin koordinasi setiap minggu.

Baca juga  Jelang Pemilu 2024, Partai-partai baru Sowan ke KPU Cilegon

“Perlu dibuat clusterisasi risiko permasalahan aset, utamakan yang lebih mudah, tidak bersengketa serta clean and clear untuk segera didaftarkan sertifikasi sesuai target. Penting juga untuk dilakukan rekonsiliasi data dengan BPN,” kata Yudhiawan pada rilis yang diterima Selatsunda.com.

Kemudian, Yudhiawan juga menyinggung soal skor Monitoring Centre for Prevention (MCP) Pemkot Cilegon. Menurut data MCP yang sudah diverifikasi oleh KPK, capaian MCP Pemkot Cilegon tahun 2021 yaitu sebesar 47,25 persen.

Dalam MCP itu, nilai terkecil ada pada area intervensi optimalisasi pajak daerah yaitu sebesar 36,2 persen. Pada indikator inovasi peningkatan pajak dan penagihan tunggakan pajak masih nol persen. Dalam kesempatan ini KPK mengklarifikasi apakah belum ada progress karena belum ada bukti dukung terupload ke dalam sistem MCP.

Baca juga  Demo Hari Tani, Mahasiswa Cilegon Soroti Lahan Pertanian Menyusut Akibat Industri

Terkait dengan data tunggakan pajak juga diharapkan Pemkot Cilegon mengkategorikan data tunggakan pajak termasuk melakukan cleansing data pajak.

“Kami dari KPK siap mengakselerasi dengan harapan di akhir 2021 skornya mendekati 100 persen. Terkait monev ini, kami berharap pelaporan dilakukan secara faktual, tidak mengada-ada,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon, Elfidian mengaku, sejak Januari hingga Agustus 2021, pihaknya belum menerima permohonan pendaftaran sertifikasi dari Pemkot Cilegon untuk aset tanah. Sementara, pada 2020 lalu, permohonan pembuatan sertifikat tanah yang masuk ke BPN Cilegon sebanyak  40 persil.

“Selesai sebanyak 21 persil dan sisanya 19 sudah pengukuran tapi masih menunggu Pemkot mendaftarkan sertifikasi,” tandasnya.

Sementara, Walikota Cilegon Helldy Agustian menyampaikan harapannya kepada para Kepala Perangkat Daerah selaku pengampu 7 area intervensi agar serius menindaklanjuti pemenuhan MCP.

“Minimal kita bisa mencapai angka 90 persen,” harap Helldy. (Ully/Red)