Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI datang ke Kota Cilegon menengahi permasalahan prnyelesaian aset milik PT Krakatau Steel dengan Pemkot Cilegon, Rabu (16/9/2020). Foto Istimewa

CILEGON, SSC – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia turun ke Kota Cilegon menengahi persoalan penyelesaian aset milik PT Krakatau Steel yang digunakan selama ini oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon.

Beberapa aset yang dibahas KPK diantaranya Kantor Walikota Cilegon, Kantor Kodim 0623 Cilegon, Kantor Polres Cilegon, Kantor DPRD Kota Cilegon dan lahan Pelabuhan Warnasari milik PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM).

Walikota Cilegon Edi Ariadi mengatakan, kedatangan Tim Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK RI ke Cilegon untuk menjembatani penyelesiaan aset antara pemkot dan PT KS.

“Jadi kedatangan Tim Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK RI untuk membantu Pemkot Cilegon menyelesaikan persoalan lahan milik PT KS yang digunakan oleh Pemkot Cilegon. Termasuk persoalan lahan pembangunan Pelabuhan Warnasari. Nanti mereka (KPK) yang akan memfasilitasi antara Pemkot Cilegon dengan PT Krakatau Steel. Sehingga lahan milik KS bisa diberikan ke Pemkot Cilegon,” kata Edi saat ditemui usai Rapat Pembahasan Pemkot Cilegon dengan KPK di salah satu hotel di Kota Cilegon, Rabu (16/9/2020).

Menurut Edi, KPK dalam menjalankan tugas melakukan supervisi tidak hanya di Kota Cilegon tetapi juga di daerah lain di Indonesia. Dimana KPK bertugas salah satunya menata kelola permasalahan aset.

“Jadi mereka (KPK) lakukan ini bukan hanya di Kota Cilegon saja, melainkan hampir seluruh Indonesia ditangani pula oleh mereka,” jelas Edi.

Dilanjutkan Edi, pertemuan antara Pemkot Cilegon dengan KPK masih akan berlanjut. Kedepan, KPK akan membahas bersama dengan mempertimbangkan lewat berbagai aspek baik aspek legalitas dan lainnya.

“Enggak berarti setelah 1 kali ketemu terus selesai. Namun kedepan, PT KS akan diundang untuk bersama-sama membahas persoalan ini. Jadi, nanti akan diketahui KS maunya seperti apa, kita (Pemkot Cilegon) maunya seperti apa. Sebenarnya PT Krakatau Steel itu inginya transaksional (dibeli oleh Pemkot Cilegon),” ujar Walikota.

Untuk mempercepat persoalan ini, kata Edi, pemkot juga akan membentuk tim membahas skema penyelesaian.

“KS punya cara, kita punya cara, nanti ditemukan. Awalnya KS ingin transaksional,” ujarnya.

Disinggung mengenai Kantor Pemkot Cilegon dan aset lain yang statusnya masih pinjam pakai, kata dia, kemungkinan bisa dimilliki namun dengan cara transaksional.

Meskipun begitu, menurutnya hal itu sangatlah berat. Karena diestimasi membutuhkan anggaran Rp 300 miliar. Dimana harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah baik Kantor Pemkot dan DPRD dengan luasan 9 hektar sebesar Rp 3 juta permeter persegi.

“Berat, makanya nanti akan dibahas skemanya seperti apa, ada pembahasan selanjutnya,” paparnya.

Di tempat yang sama, Koordinator Korsupgah KPK Wilayah Banten Asep Rahmat Suanda menjelaskan, persoalan aset antara Pemkot dan PT KS merupakan salah satu contoh masalah yang sering terjadi di pemerintah.

“Sekarang antara Pemkot dan KS bagaimana baiknya kedepan, karena ada aset yang dicatat milik KS tapi disitu ada aset Pemkot,” ucap Asep.

Menurut Asep, penyelesaian tersebut penting dilakukan untuk tertib administrasi serta optimalisasi pemanfaatan aset. Oleh sebab itu, KPK kedepan akan membahas bersama kedua pihak sampai menemui titik terang.

“Kedepan ada pertemuan lagi, ada rencana aksi, apa yang dilakukan pemkot apa yang dilakukan KS, hingga akhirnya jelas, aset itu milik siapa, pemanfaatannya seperti apa, kalau ada potensi ekonomi kita dorong juga,” paparnya. (Ully/Red)