Suasana di Pendopo Bupati Serang, Rabu (16/9/2020). Foto Fathul Rizkoh/Selatsunda.com

SERANG, SSC – Pemerintah Kota Serang meminta kepada Pemerintah Kabupaten Serang agar aset yang belum terselesaikan antara kedua pihak dapat segera diserahkan.

Hal ini disampaikan Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin setelah melakukan rapat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Pemkab Serang melalui video conference di Kominfo Serang, Rabu (16/9/2020).

Ia menyatakan, dari 227 bidang aset yang belum diserahkan, baru 3 bidang aset yang akan diserahkan Pemkab Serang. Ketiga bidang aset itu diantaranya Kantor MUI Kota Serang di Yumaga, Rumah Dinas eks Deppen (Departemen Penerangan) di Yumaga dan Rumah Dinas eks DEPPEN (Departemen Penerangan) di Cinangung.

Baca : Polemik Aset, KPK Minta Pemkab dan Kota Serang Selesaikan Tahap Awal Dalam 2 Pekan

Dalam rapat tersebut, kata Subadri, Pemkab akan mengembalikan 11 aset yang diklaim dengan cara penyerahan secara bertahap. Namun untuk 17 aset seperti Gedung Setda (Pendopo Bupati Serang), Kantor Bupati Serang dan lainnya belum mau diserahkan dengan alasan ketidak tersediaan tempat.

Menurutnya, pemkab semestinya tidak perlu khawatir tidak bisa menyerahkan aset karena pemkot akan menjaminnya. Salah satu solusi jika aset telah diserahkan, pemkab dapat menggunakan sistem pinjam pakai.

“Mereka beralasan kalau aset diberikan ke Pemkot Serang, kedepan Pemkab Serang akan berada di mana nanti. Padahal, Pemkot Serang sudah menjamin serahkan dulu, mereka (Pemkab) masih bisa menggunakan dengan jalur pinjam pakai,” tutur Subadri.

Untuk menyelesaikan persoalan aset tidak berlarut-larut terjadi, sambung dia, pihaknya akan meminta arahan Gubernur Banten, Wahidin Halim membantu menengahi persoalan yang dihadapi Pemkab Serang dan Pemkot Serang.

“Ibarat anak-anak yang sedang marah, kami merasa perlu kehadiran orang tua kami (Gubernur Banten) menengahi masalah ini,” sambung Subadri.

Senada dengan Wakil Walikota Serang, Kepala Bagian Hukum Kota Serang, Subagyo menjelaskan, pengalihan aset yang dilakukan oleh Pemkot Serang mengacu pada
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang dan Hutang Piutang Kepada Daerah yang Baru Dibentuk.

“Dalam aturan sudah jelas terlihat. Semua barang milik daerah yang dikuasai berada di dalam daerah yang baru harus diserahkan dan menjadi milik daerah yang baru dibentuk,” bebernya.

Subagyo mengungkapkan, apabila persoalan tersebut tidak menemui titip terang, maka Pemkot Serang akan membawa persoalan ini ke Pengadilan Negeri (PN) Serang.

“Sampai sekarang kan belum ada progressnya. Kalau KPK tidak bisa menjadi penengah dalam permasalahan ini, akan kita laporkan ke pengadilan,” pungkasnya. (SSC-03/Red)