CILEGON, SSC – Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Banten akan memberlakukan Zonasi Labuh untuk kapal-kapal yang melintasi di Wilayah Perairan Banten. Rencana ini akan diberlakukan sehubungan makin tingginya kunjungan kapal di Banten.

Kepala KSOP Banten, Herwanto mengatakan, kunjungan kapal di Banten mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selama tahun 2018, kata dia, baik kunjungan kapal luar negeri dan dalam negeri di Pelabuhan Umum dan TUKS (Terminal Untuk Kepentingan Sendiri) tercatat sebanyak 9.974 kapal.

Dengan tingginya kunjungan ini, kata Herwanto, pengaturan lalu lintas kapal perlu ditingkatkan. Dilanjutkannya, pengaturan lalu lintas perlu dibenahi untamanya untuk menjaga keselamatan dan keamanan kapal.

Untuk mengimplementasikannya, kata dia, pihaknya sebagai penyelengga pelabuhan akan memberlakukan zonasi labuh kapal dan menerapkan penyediaan fasilitas Sarana Bantuan Navigasi Pelayaran (SBNP) di setiap TUKS.

“Jadi kita menginginkan pelabuhan Banten ini menjadi lebih baik lagi supaya keselamatan, keamanan dan ketertiban (kapal) bisa terjamin,” ujar Herwanto kepada awak media menjelaskan tujuan kegiatan sosialisasi Zonasi Daerah Berlabuh dan SBNP saat di Horizon Forbis Hotel, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Rabu (14/8/2019).

Sejauh ini mengenai kesesuaian zonasi labuh dan pengaturan kapal yang ada di Banten diakuinya masih belum sempurna. Begitupun kondisi fasilitas SBNP sebagaimana masukan yang disampaikan peserta yang tadi hadir dalam sosialisasi masih ada ditemukan SBNP yang rusak dan hilang.

“Kalau kita lihat di Banten ini kan
Banyak kapal yang tidak menentu, belum ada tempat labuhnya, kemudian alurnya sendiri belum sempurna,” sambung dia.

Sekalipun demikian, harap dia, pihaknya meminta agar setiap TUKS sebagai operator terminal dapat membantu pemerintah menerapkan zonasi dan SBNP. Karena sosialisasi ini dinilainya sangat penting agar seluruh stakholders baik TUKS, pengusaha, asosiasi angkutan pelayaran, pelaku usaha bongkar muat pelabuhan dan lainnya memahami aturan yang berlaku. Penerapannya wajib dilakukan karena telah diatur dalam peraturan.

“Tadi memang ada (TUKS) yang keberatan, karena (SBNP) harganya terlalu tinggi. Tetapi yang namanya kemanan dan keselamatan itu kan tidak bisa dibatasi, itu lebih mahal lagi. Kalau terjadi kecelakaan, itu lebih mahal lagi,” tandasnya. (Ronald/Red)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here