Foto ilustrasi industri

CILEGON, SSC – Selama 7 hari pelaksanaan PPKM Darurat mobilitas masyarakat di Kota Cilegon masih tinggi. Hal ini disampaikan oleh Dandim 0623 Cilegon, Letkol Inf. Ageng Wahyu Romadhon berdasarkan laporan Sigap (Sistem Informasi Pengawasan) Kota Cilegon PPKM Darurat di Jawa dan Bali.

Ageng yang juga Wakil Ketua I Satgas Covid-19 Cilegon mengatakan, berdasarkan evaluasi PPPKM Darurat bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, beberapa hari lalu, mobilitas masyarakat Kota Cilegon turun 12,3 persen. Itu artinya tingkat penurunan mobilitas masyarakat, belum tercapai.

Oleh karena itu, kata Ageng, Pemkot Cilegon akan kembali memperketat mobilitas masyarakat dan industri di Kota Cilegon. Salah satunya dengan menerapkan WFH (Work From Home) sebanyak 50 persen bagi industri dan perusahaan esensial dan non esensial .

“Pada evaluasi tersebut, disampaikan jika mobilitas masyarakat Cilegon cukup tinggi sehingga masuk dalam zona merah. Karena kondisi tersebut, kami (Satgas Covid-19) tingkat kota, berencana akan mengambil kebijakan dengan mendesak pihak perusahaan/industri di Kota Cilegon dengan menerapkan WFH 50 persen dari jumlah karyawan bagi perusahan esensial dan non esensial,” kata Dandim kepada Selatsunda.com ditemui usai Rapat Paripurna DPRD Cilegon di Gedung DPRD Cilegon, Senin (12/7/2021).

Baca juga  Satu Anggota KPPS di Kota Cilegon Dikabarkan Meninggal Dunia

Untuk menindak lanjutinya, lanjut Dandim, Satgas Covid-19 akan meminta pihak Disperindag maupun OPD terkait untuk membuat surat imbauan ke perusahaan/industri segera menerapkan WFH 50 persen.

“Nanti kami perintahkan Disperindag untuk menyebarkan aturan tersebut ke sejumlah perusahaan dan industri. Untuk di sektor usaha kan sudah jelas diaturan musti tutup jam 20.00 WIB. Dalam hal ini kami harus tegas menerapkan kondisi ini. Jika perusahaan maupun industri tidak menerapkan/mematuhi aturan yang kami minta, kami akan terapkan sanksi tegas. Contoh, jika penerapan WFH 50 pesen tak diindahkan oleh pihak industri dan perusahaan langsung aja kita tutup, segel atau sanksi tegas,” lanjut Dandim.

Sementara itu, Kapolres Cilegon AKBP Sigit Haryono yang juga Wakil Ketua II Satgas Covid-19 Cilegon memaparkan, salah satu faktor utama mobilitas di Kota Cilegon masuk zona merah disebabkan
masih banyak perusahaan yang tidak memberlakukan WFH. Karyawan yang bekerja shift baik pagi, siang dan malam musti benar-benar dibatasi.

Baca juga  KPU Cilegon Beri Santunan Rp 42 Juta Kepada Keluarga Anggota KPPS yang Meninggal Dunia

“Jadi kami menyarankan agar Pak Walikota Cilegon, Helldy Agustian untuk meminta ke diseperindag perusahaan perusahaan dengan kategori non essensial, esensial, kritikal. Kedua, kami akan rencanakan untuk menggelar inspeksi dadakan (sidak) ke sejumlah perusahaan/industri untuk memastikan apakah mereka sudah menjalankan presentasi WFH,” pungkasnya. (Ully/Red)