Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon, Dana Sujaksani. (Foto Dok Selatsunda.com)

CILEGON, SSC – Seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Kota Cilegon ditargetkan pada 2024 sudah menggunakan transaksi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon, Dana Sujaksani mengatakan, saat ini baru 5 OPD yang menjadi percontohan KKPD. Yakni, BPKPAD, Dinas Pendidikan (Dindik), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Bappedalitbang, dan Setda Kota Cilegon.

Penerapan KKPD, kata Dana, sebagaimana mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis penggunaan KKPD dalam pelaksanaan APBD.

“Tahun ini baru ada 5 OPD yang menjadi file project KKPD sehingga GU tidak terlalu besar. Mungkin kalau semua berjalan dengan lancar, tahun depan kita targetkan semua OPD sudah bisa menggunakan kartu kredit tersebut,” kata Dana, Kamis (14/9/2023).

Baca juga  Pertemuan Komwil III APEKSI di Depok, Wali Kota Helldy Ungkap Bonus Demografi 2045 Jadi Bahasan Utama

Dana menambahkan, masing-masing OPD yang telah menjalankan KKPD memiliki besaran dan limit yang berbeda-beda. Contoh, BPKPAD sebesar Rp 50 juta sedangkan di Dindik sebesar Rp 100 juta.

“Penggunaan KKPD juga untuk mempercepat penyerapan dan efisiensi anggaran,” tambahnya.

Ia menjelaskan, perbedaan menggunakan KKPD dan tunai, yakni, untuk penggunaan tunai harus menunggu pencairan SP2D terlebih dulu. Sedangkan jika menggunakan kartu kredit, uang tersebut sudah ada langsung di kartu kredit.

“Untuk limit uangnya tergantung dari uang persediaan di masing-masing OPD. Kita (BPKPAD) gak bisa menentukan karena masing-masing OPD yang menentukan,” jelasnya.

“Kedepan semua kegiatan akan menggunakan QRIS,” ucapnya.

Ia menuturkan, Kota Cilegon merupakan pemda pertama di Tanah Air yang merealisasikan KKPD.

Baca juga  Pertemuan Komwil III APEKSI di Depok, Wali Kota Helldy Ungkap Bonus Demografi 2045 Jadi Bahasan Utama

“Kami ingin belajar (dari Pemkot Cilegon) guna menindaklanjuti PMK agar KKPD tersebut dapat diimplementasikan pada 2024,” tuturnya. (Ully/Red)