CILEGON, Selatsunda.com – OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Kota Cilegon diminta untuk memacu atau menggali potensi sumber pendapatan asli daerah (PAD). Pemkot diminta jangan terlalu bergantung dari dana transfer pemerintah pusat.
Tim Ahli Pimpinan DPRD Cilegon Bidang Pembangunan Sutisna Abas menyatakan, pada rancangan APBD Perubahan 2022 yang dibahas pihaknya, postur PAD diprediksi Rp 774 miliar. Angka ini jauh dari sebelumnya Rp 808 miliar atau turun Rp 30 miliar.
Sementara, dana tranfer dari pusat ke Kota Cilegon pada 2022 sebesar Rp 990 miliar. Tahun sebelumnya, dana transfer sebesar Rp 920 miliar.
“Sebelumnya Cilegon berdiri menjadi kota yang cukup mandiri sebagai daerah, tetapi PAD justru turun tapi dana transfer naik tajam,” kata Sutisna ditemui di Kantor DPRD Kota Cilegon, Senin (19/9/2022).
Dengan melihat dana transfer naik dan postur PAD diprediksi turun, menurutnya, potensi PAD harus digali.
“Ini membuktikan jika OPD di Cilegon hanya mengandalkan dana transfer pusat sehingga mereka (OPD) tidak mampu berinovasi lebih tinggi. Semestinya potensi PAD dapat digali agar bisa jadi sumber pendapatan,” terangnya.
Pihaknya selain PAD juga menyorot rendahnya serapan anggaran di semua OPD yang baru terserap mencapai 47 persen. Penyerapan ini, tentunya akan berdampak pada semakin meningkatnya (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) di 2022.
“Pengelola negara ini dituntut serius menyejahterakan rakyat, hilangkan ego pribadi, program akan berjalan dengan baik. Selagi masih ada kepala OPD enggan melakukan program, karena ada sesuatu di luar kewenangan yang bisa mengganggu di kemudian hari, kalua ini masih ada, program tidak akan berjalan,” ucapnya.
Sementara, Koordinator Tim Ahli Pimpinan DPRD Kota CIlegon Nur Irwantoro menilai, Pemkot Cilegon belum memiliki inovasi menggenjot sember PAD baru.
“Ada satu contoh PAD dari pajak bumi dan bangunan, dulu kan kalua nilainya RP 100 ribu digratiskan, kalua ini kelihatannya mau dipungut,” katanya.
Beberapa janji politik kepala daerah, kata Nur, beberapa postur anggaran yang telah dialokasikan belum terlihat. Adapun yang belum terlihat yaitu program pembangunan pusat kegiatan kepemudaan, alun-alun di setiap kelurahan serta penyerapan 25.000 tenaga kerja.
“Saat ini tenaga kerja baru pelatihan-pelatihan saja,” ujarnya.
Pada sektor realisasi serapan anggraan juga perlu adanya mekanisme yang lebih cepat untuk menghindari sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) yang tinggi mencapai Rp 470 miliar. Permasalahan gagal proses seperti gagal lelang maupun gagal bayar harus diminimalisasi di triwulan akhir 2022. “Itu hal-hal penting di postur anggaran 2022 yang perlu dicermati bareng-bareng,” pintanya.(Ully/Red)
