CILEGON, SSC – Kepala Bidang Perizinan pada DPM-PTSP Cilegon, Tunggul Fernando Simanjutak menyatakan izin operasi yang dikantongi Hotel Trans Cilegon telah memenuhi dokumen yang di persyaratkan. Hal ini diutarakannya menjawab protes warga Lingkungan Kedung Baya, Kelurahan Kalitimbang, Kecamatan Cibeber yang menyambangi Kantor Pemerintah Kota Cilegon, Jumat (25/1/2019).

Lebih jauh Tunggul menjelaskan, izin operasi dikeluarkan setelah hotel memenuhi sejumlah dokumen baik Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dan izin lainnya.

“Semua kelengkapan mulai dari izin usaha, izin lingkungan maupun izin yang dibutuhkan sudah dipenuhi semua oleh pihak hotel. Inilah yang membuat kami, untuk mengizinkan Hotel Trans Cilegon beroperasi di Lingkungan Kedung Baya,” kata Tunggul saat ditemui Selatsunda.com usai pertemuan antara pihaknya dengan perwakilan warga di ruang Asda III, Dana Sujaksani sekaligus Plt DPM-PTSP Cilegon.

Terkait dengan izin gangguan yang diprotes, lanjut Tunggul, pemerintah tidak lagi mengeluarkan izin tersebut. Mengingat pemerintah pusat telah mencabut Permendagri nomor 27 tahun 2016 tentang izin gangguan.

“Kalau izin gangguan itu sudah tidak berlaku lagi. Mengingat pemerintah pusat telah mencabut izinnya. Kalau pun kita paksakan, kami sendiri yang justru menyalahi aturan bahkan bisa saja kita yang di somasi sama pemerintah pusat,” lanjut Tunggul.

Tunggul menepis bila Hotel Trans Cilegon belum memiliki izin apapun. Sebagaimana regulasi yang ada, sambungnya, penerbitan izin usaha pembangunan hotel tidak perlu lagi rekomendasi dari warga.

“Semua izin sudah terpenuhi oleh pihak hotel. Kalau kaitan harus ada persetujuan maupun tandatangan dari warga sekitar untuk operasional hotel, itu tidak ada dalam aturan. Mau enggak ada tandatangan dari warga, itu tidak akan berpengaruh apapun untuk kami,” tegas Tunggul.

Sementara itu, Camat Cibeber, Noviyogi Hermawan mengaku, selama ini Kecamatan Cibeber telah melakukan 3 kali mediasi dengan warga sebelum Hotel Trans beroperasi. Namun, mediasi itu justru tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Ia pun membatah bila dinilai tidak tegas menyikapi persoalan yang diadukan warga. Bilamana hotel beroperasi diluar fungsinya, ia meminta warga untuk membuktikan aturan yang dilanggar sebagaimana ada dugaan yang menyebut hotel difungsikan sebagai tempat maksiat.

“Sebenarnya kita sudah melakukan mediasi sejak awal. Tapi mereka tidak hadir dalam mediasi ini. Kalau tudingan warga yang menyebut saya tidak berpihak kepada warga atas dasar apa mereka mengatakan itu? Saya sebagai aparat pemerintah ditunjuk secara aturan. Saya juga minta atas dasar apa warga menyuruh saya menutup operasional hotel tersebut? Terus, kalau pun warga bilang di Hotel Trans Cilegon ada kegiatan maksiat dan penjualan miras, tunjukkan ke saya. Enggak bisa kalau cuman berbicara aja. Kalaupun hotel itu melanggar norma, norma yang mana yang mereka langgar? Tunjukan buktinya ke saya kalau Hotel Trans Cilegon itu menyalahi aturan,” pungkasnya. (Ully/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here