Walikota Cilegon Edi Ariadi didampingi Ketua DPRD Cilegon Endang Effendi dan Kapolres Cilegon AKBP Sigit Haryono menemui buruh dan mahasiswa yang berdemo di depan Kantor Walikota Cilegon, Selasa (20/10/2020). Foto Elfrida Ully/Selatsunda.com

CILEGON, SSC – Pemerintah Kota Cilegon didesak buruh dan mahasiswa untuk menyatakan sikap menolak Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja dalam akai di depan Kantor Pemerimtahan Kota Cilegon, Selasa (20/10/2020). Baik eksekutif dan legislatif di Cilegon pun memenuhi tuntutan tersebut.

Penolakan UU Omnibus Law Ciptaker disepakati berdasarkan penandatangan surat pernyataan sikap. Beberapa pihak yang menyepakati penolakan UU Ciptaker yakni Walikota Cilegon Edi Ariadi, Ketua DPRD Cilegon Endang Effendy, Ketua SPKEP Rudi Syahrudin, Ketua SP Lomenik Jajuli, Ketua FSPMI Erwin Supriadi dan Ketua KSPSI Ashari.

Edi yang menemui massa aksi dalam orasi mengatakan, baik Pemkot, DPRD dan serikat buruh telah menyepakati penolakan UU Ciptaker. Kesepakatan dibuat demi untuk mensejahrerakan kaum buruh.

“Tentu ini adalah satu kesepakatan bagaimana buruh kita makin sejahtera. Jadi, saya sepakat dengan Ketua Dewan (Endang Effendy) untuk mendorong presiden untuk menerbitkan peraturan pemerintah penganti undang-undang (Perppu). Mudah-mudahan semua bisa kondusif, aman, nyaman,” kata Edi dalam orasinya,” Selasa (20/10/2020).

Baca juga  Selama Corona, Satpol PP Cilegon Angkut 1.800 Miras Berbagai Merek

Edi menambahkan, pertimbangannya menyetujui penolakan UU Omnibus Law Ciptaker karena menginginkan Cilegon aman, nyaman dan tidak terjadi gejolak terus menerus. Dengan kesepakatan yang dibuat, kata Edi, pemerintah pusat dapat mempertimbangkannya dengan melihat kondisi di daerah.

“Kita ingin daerah ini aman, nyaman tidak ada gojolak. Beberapa minggu ini kan terus terjadi gejolak. Saya berharap, tidak ada kontradiktif antara kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pusat. Karena, pada akhirnya, kedepan Pemerintah Daerah (Pemda) akan menyerap aspirasi dari bawah. Dan saya juga yakin Pak Presiden gak begitu saja menetapkan PP (Peraturan Pemerintah),” pungkas Edi.

Pada pemberitaan sebelumnya, Walikota Cilegon, Edi Ariadi secara tegas menolak aspirasi yang disampaikan buruh dan mahasiwa mendukung penolakan Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja.

Baca juga  Begini Cara Dinas Perpustakaan Kota Serang Atasi Parkir Sembarangan!

Orang nomor satu di Cilegon ini mendukung pusat terkait UU Omnibus Law. Sebaliknya, ia tidak akan meneken surat penolakan yang diminta pendemo.

Sebagai kepala daerah, Edi mengaku siap jika diminta bertemu pendemo. Ia kembali menyampaikan tegas menolak jika bertemu diminta mendukung gerakan mahasiswa dan buruh menolak UU Omnibus Law.

“Saya tetap mengikuti pusat mendukung UU Omnibus Law Cipta Kerja dan saya tidak akan meneken penolakan yang diinginkan oleh para pendemo. Kalau diminta untuk menemui massa saya siap. Tapi kalau diminta tandatangan tunggu dulu. Sesuai aturan ajalah,” kata Edi kepada awak media di temui di Pemkot Cilegon,” Kamis (14/10/2020). (Ully/Red)