Ratusan pendemo yang terdiri dari buruh dan mahasiwa berunjuk rasa di Kantor Walikota Cilegon, Selasa (20/10/2020). Foto istimewa

CILEGON, SSC – Ratusan buruh dan mahasiwa se-Kota Cilegon kembali melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Walikota Cilegon, Selasa (20/10/2020). Para pendomo berunjuk rasa mendesak Pemkot Cilegon dan DPRD Cilegon untuk menandatangani surat penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Informasi yang berhasil dihimpun Selatsunda.com, para pendomo ini tiba di Depan Kantor Walikota Cilegon pada pukul 14.00 WIB. Mereka datang dengan membawa pengeras suara dan berorasi.

Ketua Federasi Serikat Pekerja Kimia Energy Pertambangan dan Umum (FSKEP) Kota Cilegon, Rudi Sahrudin mengatakan dengan yang dilakasanakan tetap dengan keputusan yang sama. Buruh meminta pemerintah Cilegon menyatakan sikap yang sama menilak UU Omnibus Law Ciptaker.

Baca juga  Pemkot Cilegon Cicil Rp 30 Miliar Beli Lahan Milik PT KS

“Tetap sepakat agar Pemkot Cilegon bisa sama dengam daerah lain untuk menolak pengesahan UU Omnibus Law,” kata Rudi dalam orasinya.

Ia menambahkan, bila surat persetujuan tersebut ditandatangani oleh Walikota Cilegon (Edi Ariadi) pihaknya akan langsung menyerahkan surat penolakan ini ke DPR RI di Istana Negara.

“Kamis (22/10/2020) mendatang kami (buruh) akan datang ke DPR RI untuk menyerahkan surat ini jika Pemkot Cilegon mendukung menolak UU Omnibus Law Ciptakaer tersebut,” tambahnya.

Pada pemberitaan sebelumnya, Ketua FSKEP Kota Cilegon, Rudi Sahrudin bersama dengan Walikota Cilegon Edi Ariadi, Ketua DPRD Cilegon Endang Effendy, Asda II Kota Cilegon Dikrie Maulawardhana, Kapolres Cilegon AKBP Sigit Haryono menggelar rapat tertutup di Kantor Pemkot Cielgon, Senin (19/10/2020). Buruh menuntut pemerintah mendukung penolakan  UU Omnibus Law. (Ully/Red)