Kondisi Eks KMP Rosmala, di Lingkungan Pulorida, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon yang diduga dipotong tanpa mengantongi Izin Pemotongan Kapal, belum lama ini. Foto Istimewa

CILEGON, SSC – Eks Kapal Muatan Penumpang (KMP) Rosmala di Lingkungan Pulorida, Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon ditelusuri sudah mulai dipotong. Pemotongan kapal tersebut diduga belum mengantongi izin pemotongan kapal dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI.

Informasi yang dihimpun, eks KMP Rosmala diketahui merupakan milik perusahaan pelayaran PT Bangun Putera Remaja. Pemotongan dilakukan di lokasi Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) milik PT Wahana Karya Maritim (WKM).

Kapal buatan tahun 1990 dengan Grosstonase 4.377 ini pada September 2019 lalu sempat sandar darurat di lahan WKM atas permintaan KSOP Banten. KSOP memohon untuk menyandarkan kapal secara darurat dengan alasan kapal larat dan mengganggu alur pelayaran.

Penyandaran kapal tersebut ternyata dipersoalkan. Dari surat yang diterima Selatsunda.com, WKM selaku pemilik lahan pada 2 Oktober 2019 menyurati KSOP Banten memohon untuk memindahkan kapal tersebut.

Dalam surat, WKM menyebut telah dirugikan karena lokasinya tidak dapat dimanfaatkan kapal mitra perusahaan. Perusahaan juga meminta kapal Rosmala dipindahkan karena khawatir terjadi bagian-bagian kapal hilang. Surat tersebut ditanda tangani Direktur WKM, Susilany dan ditembuskan kepada Dirjen Hubla, GM PT ASDP dan Ketua Umum DPP Gapasdap.

Tidak ada jawaban, perusahaan pada 19 Oktober 2019 kembali melayangkan surat kedua permohonan ke KSOP untuk memindahkan kapal Rosmala. Bunyi surat tertulis sama seperti surat permohonan sebelumnya. KSOP diminta agar menggeser kapal ke tempat lain karena lokasi tambat kapal Rosmala akan digunakan kapal mitra perusahaan.

Masih juga tidak mendapat respon, perusahaan pada 24 Februari 2020 mengirim surat ketiga dengan bunyi permohonan yang sama. Belum lama diketahuk, kapal tersebut diduga telah dipotong sebelum mengantongi izin pemotongan kapal yang dikeluarkan resmi oleh Ditjen Hubla Kemenhub.

Soal pemotongan kapal Rosmala, Kepala KSOP Banten, Victor Vikki Subroto yang dikonfirmasi membenarkan aktivitasnya belum mengantongi Izin Pemotongan Kapal dari Ditjen Hubla. Meski demikian, Menurutnya, status penghapusan kapal tidak bermasalah. Tetapi yang bermasalah disebutnya lokasi lahan pemotongan.

“Belum ada (Izin Pemotongan Kapal), belum ada. Delation Certificate (surat penghapusan keterangan kapal) sudah ada. Kapal nggak masalah, tempatnya aja yang masalah,” ungkapnya ditemui disela kegiatannya di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Sabtu (25/7/2020).

Ia menyatakan, sejauh ini pihaknya telah menyurati untuk menghentikan aktivitas pemotongan kapal tersebut. Surat penghentian itu, kata dia, dilayangkan kepada WKM.

“Sudah kita surati untuk menghentikan. Kemarin sudah kita surati, saya sudah kasih ke TUKS-nya. Sebetulnya kapalnya nggak masalah ya. Karena sudah ada surat delation certificate-nya, sudah penghapusan, cuma tempatnya aja,” ungkapnya.

“Jadi sekarang saya lagi nunggu jawaban dari TUKS-nya,” sambungnya.

Saat disinggung soal sejarah mengapa kapal berada di lahan milik WKM, Viktor mengatakan kejadian itu terjadi saat ia belum menjabat. Kapal kala itu putus jangkar, mengapung di lautan dan mengganggu pelayaran dan ditarik oleh pemilik kapal ke lokasi WKM untuk diamankan sementara.

Kembali ditanya siapa pemilik kapal tersebut, Victor menyebutnya lupa. Kata dia, kapal itu ditarik lalu dibeli oleh WKM.

“Saya lupa (nama perusahaan) yang punya (kapal). Ditarik kesitu, kemudian dibelilah sama TUKS itu,” sebutnya.

Sementara dihubungi terpisah, Direktur WKM, Susilany mengaku surat yang dilayangkan KSOP kepada perusahaannya terkait aktivitas pemotongan kapal adalah salah sasaran. WKM, kata dia, memang pemilik lahan tetapi aktivitas pemotongan kapal Rosmala bukan urusan perusahaannya.

Perlu diluruskan, kata Susilany, Kapal Rosmala awalnya sandar darurat di lahannya atas permintaan KSOP Banten pada 2019 lalu. Kapal itu ada di lokasinya karena KSOP yang meminta.

“Itu awalnya, kapal itu sandar di tempat saya karena KSOP yang meminta. Kejadiannya 2019 lalu. KSOP meminta kepada kami kapal itu sandar darurat, karena alasan larat dan tidak ada tempat lain,” ungkapnya.

Ia membenarkan telah tiga kali bersurat kepada KSOP untuk memindahkan kapal Rosmala dari tempatnya. Karena kapal tersebut sudah membuat bisnis WKM terganggu. Hingga saat ini permohonan ke KSOP tidak pernah digubris.

“Sandarnya itu kira-kira september 2019. Sebulan kemudian saya tanya dong ke mereka (KSOP) sampai kapan kapalnya sandar di tempat saya. Karena saya tanya nggak jelas jawabannya, bulan Oktober, saya layangin surat minta supaya kapal Rosmala itu dipindahkan. Surat saya malah tidak ditanggapi. Saya layangkan lagi surat kedua, juga tidak direspon. Terakhir, saya ingat surat saya kirim tanggal 28 Februari 2020, tapi tidak digubris juga,” tuturnya.

Wanita kerap disapa Susi ini mengaku sudah tidak perduli karena suratnya tidak digubris. Tetapi keberadaan kapal tersebut malah bikin risih. Karena banyak orang kerap bolak balik ditempatnya melihat kapal tersebut dengan alasan akan dijual.

“Saking saya pusing, saya masa bodoh sama kapal itu. Tapi kan masalahnya, orang mondar mandir, mondar mandir tempat saya. KSOP bolak balik lihatin kapal itu. Ternyata kapal itu katanya dipasarin, katanya mau dijual. Tapi kan usaha saya jadi terganggu, gara-gara kapal itu, orang banyak mondar mandir,” ujarnya.

Soal Kepala KSOP Banten menyebut lahan ditempatnya bermasalah dan menyebut perusahaannya yang memotong kapal Rosmala, ia malah menganggapnya jawaban tersebut aneh. Pihaknya meminta KSOP berkaca. Karena kapal itu justru awalnya bersandar ditempatnya atas permintaan KSOP. Menurutnya tudingan itu tidak berdasar dan diminta bisa dibuktikan.

Ia menyatakan, WKM sejak 2017 lalu telah memiliki izin lengkap. Izin perusahaan bergerak di kegiatan jasa penyewaan tempat pemotongan kapal bukan potong kapal.

“Kapal itu bukan punya saya. Masak saya berani potong. Intinya kapal itu bukan punya saja. Kalau memang itu punya Wahana, mana buktinya kapal itu punya Wahana. Kalau setiap transaksi kan, pastinya ada namanya pembelinya. Dibuktikan saja, ada nggak disitu nama Wahana. Dibuktikan saja,” tegasnya.

“Kalau izin kami, bisa dicek ke dinas provinsi. Lokasi kita kita sudah sesuai tata ruang industri,” sambunya dengan nada kesal.

Ia mengaku tidak mengetahui persis siapa pemilik dan pemotong kapal tersebut di lokasinya. Namun informasi yang didapatnya, kapal telah dibeli oleh perusahaan di Surabaya dari PT Bangun Putera Remaja.

“Yang beli itu saya kurang tahu. Yang saya dengar orang Surabaya, pak Jamal, pak Koko,” pungkasnya. (Ronald/Red)