CILEGON, SSC – Penataan dan pendapatan retribusi parkir di Pasar Kranggot kembali dipersoalkan DPRD Cilegon. Sebab, sampai saat ini kondisi di Pasar Kranggot tetap saja kumuh dan semeraut.
Hal itu disampaikan usai Anggota Komisi III pada DPRD Kota Cilegon melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di Pasar Kranggot Cilegon, pagi tadi. Sidak tersebut, masih banyak pedagang berjualan pinggir kali, banyak tumpukan sampah di pasar tersebut. Kendaraan roda dua dan empat masih parkir sembarangan bahkan, kantor UPTD Pasar dijadikan lahan parkir oleh pihak pasar.
Anggota Komisi III DPRD Cilegon Rahmatulloh mempertanyakan komitmen dan keseriusan yang dilakukam oleh OPD terkait dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di Pasar Kranggot.
“Persoalan di Pasar Kranggot sudah lama terjadi dan sampai saat ini belum dibenahi. Di sini (pasar) banyak OPD yang bertanggung jawab. Ada Dishub, DLH Cilegon, Dinas Disperindag, Dinas PU dan Dinas Satpol PP. Tapi sampai sekarang tidak ada kemajuan apapun di pasar ini. Contoh di Disperindag, bagaimana dinas ini bisa melakukan inovasinya untuk meningkatkan pendapatan di semua UPT (Unit Pelaksana Tugas) pasar. Dinas Perhubungan (Dishub) bagaimana dinas ini bisa meningkatan retribusi parkir di Pasar Kranggot. Jadi, saya minta ketegasan dari Pak Walikota (Helldy Agustian) untuk mengevaluasi OPD yang bertanggung jawab di Pasar Kranggot,” kata Rahamtulloh kepada awak media ditemui usai sidak di Pasar Kranggot,” Kamis (17/6/2021).
Politisi Partai Demokrat ini juga mempertanyakan kedatangan Walikota Cilegon, Helldy Agustian yang pernah melakukan sidak ke Pasar Kranggot namun tidak ada perubahan apapun di pasar tersebut. Dimana banyak pedagang tetap berjualan di pinggir jalan pintu masuk Pasar Kranggot. Padahal sebelumnya sudah ditertibkan.
“Ketika Pak Walikota sidak di sana (Pasar Kranggot) meminta kepada pihak terkait untuk menertibkan dan membersihkan pintu masuk pasar menjadi bersih, tidak ada lagi pedagang emprakan dan parkir liar di bahu jalan sungai, ternyata masih ada juga. Padahal sudah disiapkan lahan parkir resmi, kenapa tidak masuk kesitu, ketertibannya dimana, saya tidak lihat. Ini perlu dikontrol oleh Disperindag dan UPT,” ujar Rahmatulloh.
Lanjut Rahmatulloh berdasarkan hasil informasi yang disampaikan oleh Kepala UPT Pasar Kranggot, setahun UPT Pasar Kranggot menargetkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) 2021 sebesar Rp 287 juta. Sedangkan jika dikelola dengan benar pendapatanya cukup besar.
“Nah kalau saya lihat pendapatan di sini (Pasar Kranggot) naik enggak turun enggak. Tapi saya enggak bilang kalau kecil yah. Saya juga mempertanyakan juga bentuk komunikasi dari pihak Disperindag. Giliran minta anggaran aja komunikasinya gencar ke DPRD. Giliran situasi begini tidak ada komunikasi dari Disperindag,” lanjutnya.
Di tempat yang sama, Kepala UPT Pasar Kranggot Cilegon Aceng mengucapkan terima kasih atas dukungan dan supprot DPRD Cilegon. Ia pun berjanji akan membereskan dan membenahi Pasar Kranggot Cilegon untuk lebih optimal.
“Kami akan upayakan apa yang diinginkan Pak Dewan Cilegon agar pendapatan pasar bisa sesuai keinginan DPRD,” pungkasnya. (Ully)
