Ketua Komisi II DPRD Kota Cilegon Fatuhrohmi. Foto Dokumentasi

CILEGON, SSC – DPRD Kota Cilegon memandang perlu untuk lebih memperkuat dalam melindungi hak-hak buruh di Kota Cilegon. Meski telah terbit Undang-undang (UU) Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lewat Komisi II DPRD Kota Cilegon, payung hukum Peraturan Daerah terkait Ketenagakerjaan diusulkan.

Ketua Komisi II DPRD Kota Cilegon, Fatuhrohmi mengatakan, raperda inisiatif tersebut diusulkan untuk menampung aspirasi buruh yang selama ini regulasi masih terjadi ketimpangan.

“Bahwa banyak sekali persoalan yang bisa diatur oleh daerah terkait dengan urusan ketenagakerjaan. Kaitan usulan ini adalah bagaimana DPRD di Komisi II terutama soal keluhan dari buruh, banyak ketimpangan secara regulasi terutama saat terjadinya perselisihan hubungan industrial,” kata Fatuhrohmi kepada awak media di ruang kerjanya,” Senin (4/10/2021).

Baca juga  Kejari Cilegon Musnahkan Barang Bukti Narkotika dan Rokok Tanpa Cukai

Politisi Partai Besutan Prabowo Subianto menjelaskan, ada beberapa poin yang diusulkan dalam raperda diantaranya memberi kepastian perlindungan ketenagakerjaan bagi karyawan.

Kemudian raperda tersebut merupakan instrumen pendukung agar angka pengangguran di Cilegon bisa dikurangi. Karena selama ini, kata dia, angka pengangguran semakin meningkat setiap tahunya. Pada 2018, angka pengangguran di Kota Cilegon mencapai angka 9,33 persen, 2019 diangka 9,68 persen dan 2021 telah mencapai 12 persen.

“Kami ingin dengan adanya raperda ini, ada peran dari pemerintah khususnya di Dinas Ketenagakerjaan dalam mengurusi persoalan tenaga kerja,” ujarnya.

Selain itu, raperda juga menjadi bagian mewujudkan janji-janji kampanye Helldy-Sanuji untuk menciptakan 25.000 lapangan pekerjaan.

Baca juga  Pemkot Cilegon Gelontorkan Rp 2,3 Miliar Bangun 4 Palang Pintu

“Jadi raperda ini satu bagian dari janji kampanye Helldy-Sanuji dalam menciptakan lapangan pekerjaan,” pungkasnya. (Ully/Red)