CILEGON, SSC – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI akan mengawasi gerak-gerik para calon pertahana yang ‘’membonceng’ penggunaan dana penanganan Covid-19 dari APBN dan APBD untuk kepentingan Pemiilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020. Tak terkecuali pengawasan dilakukan terhadap kota/kabupaten yang berkontestasi pilkada di Banten.
Koordinator Korsupgah KPK Wilayah Banten Asep Rahmat Suanda menyatakan, penggunaan dana tersebut diawasi ketat berdasarkan instruksi yang disampaikan Pimpinan KPK, Firli Bahuri. Bahwasannya, KPK dalam pengawasannya fokus untuk mengantisipasi penyimpangan anggaran yang diajukan calon petahana atau kepala daerah.
“Tentunya kami cukup konsen untuk persoalan ini. Untuk mengantisipasi terjadinya kejadian boncengan dana corona untuk pencitraan calon, kami telah bentuk dua tim. Tim ini nantinya bekerja mengawasi betul-betul penggunaan anggaran tersebut,” kata Asep Kepada awak media,” Rabu (16/9/2020) Kemarin.
Ia menerangkan, beberapa contoh yang ditemukan dan dilakukan oleh calon pertahana yakni membagikan bantuan sosial menyelipkannya dengan kampanye terselubung. Seperti pembuata. stiker maupun spanduk-spanduk besar yang berisi imbauan pademi Covid-19.
“Biasanya itu yang sering dilakukan oleh pertahana. Mereka membuat stiker tentang imbauan Covid-19 untuk mempromosikan dirinya. Oleh karena itu, kami meminta kepada pemerintah pusat maupun daerah untuk membuat regulasi yang tepat agar bantuan covid-19 yang bersumber dari APBD dan APBN tidak disalah gunakan oleh pertahana dalam ajang pencitraan mereka,” ujarnya.
Ia meminta, sebelum bansos diserahkan ke masyarakat harus mendapat persetujuan dari bupati maupun walikota. Selain itu, data penerima bansos juga harus jelas dan nyata.
“Musti tahu walikota dan bupatinya. Dan yang patut diperhatikan, warga yang menerima bansos itu punya berapa penghasilannya. Apakah mereka masuk dalam data DTKS atau tidak. Kemudian bentuk bantuan apa yang diberikan tersebut. Apakah pemberiannya tunai atau non tunai. Semua itu harus benar-benar di perhatikan oleh mereka,” pungkasnya. (Ully/Red)
 RI akan mengawasi gerak-gerik para calon pertahana yang ‘'membonceng' penggunaan dana penanganan Covid-19 dari APBN dan APBD untuk kepentingan Pemiilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020. Tak terkecuali pengawasan dilakukan terhadap kota/kabupaten yang berkontestasi pilkada di Banten.){kind=link}