CILEGON, SSC – Walikota dan Wakil Walikota Cilegon, Robinsar-Fajar Hadi Prabowo menyatakan, dalam menjalankan program 100 hari kerja akan turun menginventarisir masalah di masyarakat. Selain itu, Robinsar-Fajar juga akan menata anggaran melihat kondisi keuangan daerah saat ini serta adanya kebijakan Pemerintah Pusat mengefisiensi anggaran.
Hal tersebut disampaikan Walikota Cilegon, Robinsar kepada media usai Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Cilegon dalam rangka Penyampaian Pidato Walikota Cilegon Masa Jabatan 2025-2030 di DPRD, Senin (3/3/2025).
Robinsar mengatakan, Inventarisir masalah di masyarakat sangat perlu dan penting. Karena untuk menjalankan program kerja harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Robinsar pun menyinggung program 100 hari kerjanya bersama Fajar akan memiliki kaitan dengan kebijakan Pemerintah Pusat terkait efisiensi anggaran. Ia mengaku dengan kondisi keuangan daerah saat ini di mana tahun lalu Pemkot Cilegon terlilit hutang kepada beberapa pihak, akan menata anggaran sebaik-baiknya.
“Kita ingin pembangunan kedepan itu berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan. Makanya inventaris persoalan itu sangat penting, sangat perlu. Dalam rangka program kerja kami ke depan, apa yang menjadi kebutuhan. Nah itu pertama itu perihal pembangunan. kami akan turun ke masyarakat untuk memastikan semua persoalan di masyarakat,” ungkap Robinsar.
“Kedua juga, program kerja ini juga perihal efisiensi anggaran. Kita akan lihat anggaran yang ditetapkan 2024 kemarin untuk 2025 ini kami akan lihat cross check OPD, kami akan menjalankan Inpres tersebut perihal efisiensi. Dan juga mungkin kita masukan juga program yang masuk janji kampanye kami,” sambungnya.
Robinsar memohon maaf dengan kondisi keuangan daerah saat ini, Pemkot belum dapat melanjutkan perbaikan infrastruktur Jalan Lingkar Selatan (JLS). Karena usulan perbaikan lanjutan yang diajukan ke Pusat dihapuskan karena dampak efisiensi anggaran.
“Tapi izin mohon maaf kami sampaikan, dengan kondisi Cilegon hari ini dengan efisiensi anggaran dari Pusat, kita pun dari Pusat itu terpotong dana perbaikan JLS itu Rp 26 miliar. Yang harusnya untuk dana untuk perbaikan JLS, karena efisiensi, terpotong, hilang oleh Pusat,” ungkapnya.
Meski belum mendapat sokongan Pusat, kata Robinsar, JLS memang harus diperbaiki. Untuk memperbaiki itu, Robinsar mengatakan akan berupaya dengan memaksimalkan APBD yang ada.
“Tentunya kan menjadi kewajiban, jalan harus bagus, supaya masyarakat aman dan nyaman. Otomatis mengunakan dana anggaran yang ada, APBD,” terangnya.
Prinsipnya, kata Robinsar, dia dan Fajar pada tahun pertama memimpin harus membereskan hutang di pemerintahan sebelumnya dan juga menjalankan kebijakan Pusat melakukan efisiensi anggaran. Oleh karena hal itu, janji kampanye belum berjalan optimal tahun ini dan akan dimaksimalkan tahun depan.
“Intinya hari ini di tahun pertama ini kami dalam rangka membereskan hutang hutang yang kemarin. Dan juga efisiensi anggaran, di tahun awal ini kita belum maksimal dengan janji kampanye kami tapi tahun depan akan kita maksimalkan,” paparnya.
Robinsar mengaku, pihaknya dalam menjalankan program 100 hari kerja telah memaparkan isu prioritas kepada OPD. Teknisnya, tinggal dijalankan saja.
“Teknis sudah kita bicarakan, tinggal eksekusi saja. Sudah sudah tinggal kita lihat polanya dan adminaitrasinya,” pungkasnya. (Ronald/Red)
