Direktur Utama PT Krakatau Steel, Silmy Karim (Foto Dok Selatsunda.com)

JAKARTA, SSC – PT Krakatau Steel (Persero) Tbk  buka suara terkait pernyataan Menteri BUMN, Erick Thohir yang menyebut adanya indikasi korupsi pada proyek blast furnace. Di mana proyek terindikasi korupsi membukukan hutang Krakatau Steel mencapai US$2 miliar atau Rp 28,515 triliun.

Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim menyatakan, tren meningkatnya utang dimulai di tahun 2011 sampai dengan 2018. Akumulasi utang Krakatau Steel mencapai Rp31 triliun yang disebabkan beberapa hal salah satunya adalah pengeluaran investasi yang belum menghasilkan sesuai dengan rencana.

Lanjut Silmy, manajemen baru Krakatau Steel berhasil melakukan restrukturisasi utang pada bulan Januari 2020 sehingga beban cicilan dan bunga menjadi lebih ringan guna memperbaiki kinerja keuangan.

“Proyek Blast Furnace diinisiasi pada tahun 2008 dan memasuki masa konstruksi pada tahun 2012, jauh sebelum saya bergabung di Krakatau Steel pada akhir tahun 2018. Manajemen saat ini sudah mendapatkan solusi agar fasilitas atau pabrik yang tadinya mangkrak bisa jadi produktif,” ujar Silmy Karim dalam keterangan tertulis diterima Selatsunda.com, Selasa (28/9/2021).

Baca juga  Amankan Pilkades Kabupaten Serang 2021, Polres Cilegon Kerahkan 869 Personel

Silmy menyatakan, saat ini Krakatau Steel sudah memiliki dua calon mitra strategis. Bahkan satu calon sudah menandatangani Memorandum of Agreement (MOA) dengan Krakatau Steel. Kemudian, satu mitra lainnya juga sudah menyampaikan surat minat untuk bekerja sama dalam hal Blast Furnace.

“Artinya sudah ada solusi atas proyek Blast Furnace. Kita targetkan Kuartal 3 2022 akan dioperasikan,” lanjut Silmy.

Pengoperasian Blast Furnace nantinya akan menggunakan teknologi yang memaksimalkan bahan baku dalam negeri yaitu pasir besi. Papar Silmy, penggunaan pasir besi ini akan menghemat biaya produksi dan menurunkan impor bahan baku dari luar negeri yaitu iron ore.

Ia menyatakan, seluruh upaya yang dilakukan ini didukung dengan manajemen yang bebas korupsi di mana Krakatau Steel sudah menerapkan ISO 37001:2016 sejak bulan Agustus 2020 sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan KKN karena merupakan standar internasional yang dapat digunakan semua yurisdiksi serta dapat diintegrasikan dengan sistem manajemen yang sudah dimiliki Krakatau Steel saat ini.

Baca juga  Banting Stir Jadi Restoran, Segel Tiga Tempat Hiburan Malam Dibuka

“Kaitan adanya indikasi penyimpangan/korupsi di masa lalu tentu menjadi perhatian manajemen. Fokus saya ketika bergabung adalah mencarikan solusi dan melihat ke depan agar Krakatau Steel bisa selamat
terlebih dahulu,” ungkap Silmy.

“Satu demi satu masalah di Krakatau Steel sudah kami atasi, perusahaan yang lama tidak untung, pabrik yang tidak efisien, maupun proyek yang belum selesai sudah banyak yang selesai dan sisanya sudah
didapatkan solusinya,” pungkasnya. (Ronald/Red)