CILEGON, SSC – Kepala Bidang (Kabid) Perumahan dan Kawasan Pemukiman pada Disperkim Kota Cilegon Edhie Hendarto menyatakan sampai saat ini puluhan pengembang perumahan/developer di Kota Cilegon belum menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) ke Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon.

“Berdasarkan data yang kami (Disperkim Cilegon,red) punya, dari 20 pengembang perumahan di Cilegon. Dari 20 pengembang ini, 12 pengembang perumahan belum menyerahkan PSU ke kita (pemerintah). Kenapa belasan ini belum menyerahkan PSU, karena pihak pengembangnya tidak ada. mulai dari di BBS 1, BBS 2, BBS 3 dan Arga Baja,” kata Edhie kepada Selatsunda.com,” Rabu (27/1/2021).

Selain pihak pengembang perumahan hilang, lanjut Edhi, persoalan lainya karena beberapa fasum dan fasos yang ada bukan milik pihak pengembang melainkan milik PT Krakatau Steel.

“Kondisinya hampir semua sama. Nah, kalau tanahnya milik PT KS, mungkin dari pihak perumahan harus meminta surat persetujuan dari kementerian atau kantor pusat KS di Jakarta. Pertanyaanya, apakah PT KS mau memberikan lahanya untuk pemerintah?,” lanjut Edhi.

Edi menjelaskan, berdasarkan Perwal Nomor 89 Tahun 2019 Pedoman Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman, serah terima berawal dari permohonan penyerahan nanti Pemkot memverifikasi secara aktual.

“Komdisinya saat ini, hampir semua pengembang ini saat fasos dan fasum rusak baru diserahkan ke kita (pemerintah). Kalau sudah rusak, kami pun tidak bisa menerima fasos dan fasum yang rusak tersebut karena kerusakan fasos dan fasum ini bukan tanggung jawab Pemkot Cilegon,” jelasnya.

Edhi menargetkan pada 2021 ini, sebanyak 7 pengembang di Cilegon menyerahkan fasos dan fasum tersebut ke Pemkot Cilegon.

“Kita targetkan selesai ini 7 permohonan dari pengembang yang sudah menyerahkan,” pungkasnya.

Perlu diketahui, di Oktober Tahun 2020 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti, perihal masih banyaknya pengembang perumahan di Kota Cilegon yang hingga saat ini belum juga menyerahkan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) ke pemerintah daerah. (Ully/Red)