CILEGON, SSC – Rapat koordinasi Komisariat Wilayah (Komwil) III Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) diselengggarakan di Kota Cilegon. Pada Rakorkomwil tersebut, asosiasi yang menanungi pemerintah kota di Wilayah III ini membahas terkait kejelasan status tenaga honorer.
Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Bima Arya menyatakan, pihaknya secara tegas menolak penghapusan tenaga honorer yang rencananya akan dilakukan di tahun ini. Ia menyatakan, sejauh ini terkait dengan tenaga honorer yang lolos seleksi PPPK masih belum ada kejelasan dari Pemerintah Pusat. Di mana terkait pembiayaannya dinilai membebani APBD di daerah.
“Kami melihat ada hal-hal yang perlu diperjelas (nasib honorer), karena semua kota tentunya perlu memastikan anggaran di 2024 mendatang. Jadi alokasi anggaran untuk pembayaran honorer itu darimana? Tapi, arahan dari Pak Menteri menyatakan tidak ada pemberhentian, pengurangan tunjangan dan tidak ada pelayanan publik yang berhenti ketika nanti itu belum di simulasikan. Dan saya berharap, karena ini mau tahun politik, semua harus sudah selesai,” kata Bima Arya kepada awak media usai Rapat koordinasi Komisariat Wilayah (Komwil) III di salah satu hotel di Kota Cilegon, Senin (8/5/2023).
Karena itu, Bima Arya berharap, pada November 2023, pemerintah pusat sudah memberikan kepastian dan kejelasan kepada seluruh pemerintah daerah (Pemda) terkait persoalan nasib tenaga honorer di seluruh Indonesia.
“Tentu dari hasil rapat ini, kami akan kirimkan ke semua kementerian untuk secepatnya membuat formulasi yang pas sehingga tidak membebani APBD apapun. Jadi semua formula itu harus pas karena selama ini formulasi dari pemerintah pusat belum ada kejelasan,” harap Bima.
Sementara itu, Walikota Cilegon, Helldy Agustian mengungkapkan jika pihaknya akan terus berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kota Cilegon.
“Alhamdulillah, formasi P3K untuk honorer Kota Cilegon terbanyak di Banten yakni sebanyak 185 orang. Pada momentum Rakorkomwil III Apeksi ini juga mengusung dua rekomendasi besar, yakni isu tenaga honorer dan kejbijakan fiskal. Tentu, kami akan berusaha sekuat tenaga untuk kebaikan masyarakat Kota Cilegon,” pungkas Helldy. (Adv)
 III Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) diselengggarakan di Kota Cilegon. Pada Rakorkomwil tersebut, asosiasi yang menanungi pemerintah kota di Wilayah III ini membahas terkait kejelasan status tenaga honorer.Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Bima Arya menyatakan, pihaknya secara tegas menolak penghapusan tenaga honorer yang rencananya akan dilakukan di tahun ini. Ia menyatakan, sejauh ini terkait dengan tenaga honorer yang lolos seleksi PPPK masih belum ada kejelasan dari Pemerintah Pusat. Di mana terkait pembiayaannya dinilai membebani APBD di daerah."Kami melihat ada hal-hal yang perlu diperjelas (nasib honorer), karena semua kota tentunya perlu memastikan anggaran di 2024 mendatang. Jadi alokasi anggaran untuk pembayaran honorer itu darimana? Tapi, arahan dari Pak Menteri menyatakan tidak ada pemberhentian, pengurangan tunjangan dan tidak ada pelayanan publik yang berhenti ketika nanti itu belum di simulasikan. Dan saya berharap, karena ini mau tahun politik, semua harus sudah selesai," kata Bima Arya kepada awak media usai Rapat koordinasi Komisariat Wilayah (Komwil) III di salah satu hotel di Kota Cilegon, Senin (8/5/2023).){kind=link}