CILEGON, SSC – DPRD Kota Cilegon menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan aliansi para korban banjir dan Pemerintah (Pemkot) Cilegon yang digelar di DPRD Kota Cilegon, pagi tadi. Dalam RDP ini, Pemkot Cilegon didesak segera membentuk tim atau satuan tugas (satgas) penanganan banjir.
Perwakilan AMCDB, Muhammad Ibrahim Aswadi, yang juga merupakan mantan anggota DPRD Kota Cilegon, meminta agar Pemkot Cilegon dapat membentuk tim atau satgas penanganan yang turut melibatkan DPRD, Forkopimda serta masyarakat terdampak banjir.
“Kami mohon dibentuk tim penanganan banjir Kota Cilegon yang berisi industri, perusahaan, dewan, dan korban yang selama ini terdampak,” ujar Ibrahim, Jumat (9/1/2026).
Menurutnya, keberadaan tim juga dinilai penting untuk mensinergikan peran pemerintah daerah dan industri dalam penanganan banjir.
“Saya yakin kalau ada will yang baik, tim ini dibutuhkan untuk menguatkan sistem blueprint penataan dari hulu ke hilir. Ketika tim dibentuk, pemerintah daerah bisa berjalan dengan anggaran, dan industri juga bisa berjalan,” paparnya.
Sementara, Ketua Komisi I DPRD Kota Cilegon, Ahmad Hafid juga mendesak untuk segera membentuk satgas penanganan banjir. Bahkan, ia pun meminta agar Pemkot Cilegon jemput bola meminta data ke Provinsi Banten tentang data pertambangan yang ada di Cilegon.
“Untuk itu, DPMPTSP Cilegon diperintahkan untuk segera jemput bola berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Banten. Kita harus pegang datanya agar pengawasan di lapangan bisa sinkron. Walaupun tindak lanjut izin ada di Provinsi, kita di Cilegon harus melihat langsung hasilnya di lapangan untuk kemudian harus segera dilaporkan,” ujarnya.
Hafid juga menegaskan, agar DPMPTSP untuk memastikan keberadaan pembangunan industri yang ingin berinvestasi di Cilegon tidak jadi penyebab banjir kembali. DPMTSP harus bisa memastikan, sebelum membangun, industri harus tau bagaimana mengalirkan air keluar ke laut.
“Air yang berasal dari laut terakhir pembuangannya di laut. Ketika mau masuk ke laut (air) pasti parkirnya di pesisir dulu. Dari letak geografis cilegon dari anyar hingga Bojo semua sudah ada industri. Maka air masuk kelaut susah. Ini perlu dilaporkan bareng-bareng yang tadinya Cilegon tidak banjir ekstrim saat ini banjir ekstrim. Jadi tolong, DPMTSP memastiskan keberadaan investasi agar kedepan Cilegon tidak terjadi banjir lagi,” pungkasnya.
Menanggapi hal ini, Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Kota Cilegon, Ahmad Aziz Setia Ade Putra mengatakan, usulan pembentukan satgas/tim penanganan banjir merupakan hal yang positif untuk mengefektifkan dan mencari solusi kedepan dalam menangani persoalan banjir di Cilegon.
“Nanti kami (Pemkot) Cilegon akan minta langsung nama-nama dari perwakilan baik dari industri, masyarakat kemudian DPRD. Setelah ada nama-namanya, lalu akan langsung kami SK dan langsung ditandatangani oleh Walikota Cilegon, Robinsar terkait dengan satgas penanganan banjir,” kata Aziz usai RDP.
Aziz mengaku, jika pembentukan satgas penanganan banjir ini tidak berproses lama. Pihaknya tinggal meminta siapa saja nama yang akan dimasukan ke dalam tim tersebut.
“Sebentar itu prosesnya. Saya hanya minta nama-namanya segera diserahkan, langsung kita selesaikan,” tambahnya.
Soal moratorium tambang, Mantan Kadis Kominfo Kota Cilegon ini memastikan surat rekomendasi segera akan tandatangani oleh Gubernur Banten, Andra Soni.
“Surat usulan agar tidak ada lagi izin tambang baru di Cilegon sudah disusun, minggu depan diteken. Baik tambang legal maupun ilegal, keduanya berdampak pada banjir dan masyarakat. Sambil menunggu respons Provinsi, saya sudah perintahkan Dinas LH dan Satpol PP untuk cek on the spot ke lapangan. Kalau tidak ada izin, langsung tertibkan,” tegas Aziz. (Ully/Red)
