Ratusan sopir ojek online melakukan aksi demonstrasi meminta adanya penyarataan tarif pada setiap ojek online. Aksi ini dilakukan di depan Kantor Dishub Kota Serang, Senin (19/10/2020). Foto Fathulrizkoh/ Selatsunda.com

SERANG, SSC – Ratusan sopir ojek online (ojol) baik Gojek dan Grab melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Serang, Senin (19/10/2020) sekitar pukul 10.00 WIB. Mereka menuntut Dishub Kota dan Dishub Pronvisi Banten untuk mengirimkan surat aspirasi terkait penyamarataan tarif setiap ojek online.

Para ojol menyuarakan aspirasi menyusul masuknya penyedia transportasi online baru yakni Maxim.

Salah satu anggota Ojel Bersatu Serang, Triyono mengatakan, tarif yang ditetapkan pemerintah kepada Gojek dan Grab sebesar Rp 13.000. Tetapi Maxim menetapkan tarifnya dibawah standar yaitu Rp 3.000 per kilometer saat promo dan Rp 7.000 per kilometer harga normal pada (5/10/2020).

Sopir ojek online melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Dishub Kota Serang

Penetapan tarif itu sangat merugikan sopir ojol Gojek dan Grab karena membuat pendapatan mereka menurun drastis. Maka dari itu, mereka menuntut pemerintah untuk menyamaratakan tarif.

Baca juga  Warga Kepuh Keluhkan Hujan Debu Batubara dari Pabrik Industri

“Meskipun Maxim telah memenuhi aturan pemerintah menerapkan harga minimal, namun masih menjadi persoalan bagi kami. Maka, tuntutan kami, meminta penyamarataan harga di semua ojek online,” ujarnya di hadapan massa aksi.

Berselang 1 jam, perwakilan ojol bertemu dengan Dishub Kota dan Provinsi untuk melakukan mediasi.

Triyono pasca mediasi mengatakan, Dishub meminta waktu satu minggu untuk berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan. Para ojol saat pemerintah daerah melakukan koordonasi diminta untuk tenang dan menjaga kondusifitas di lapangan.

“Mereka tadi berjanji akan melakukan komunikasi ke kami, jika dalam satu minggu tuntutan kami tidak berlanjut, maka kami akan adakan demo kembali,” terangnya.

Ia menyatakan, penyamarataan tarif dimaksudkan untuk menstabilkan minat penumpang. Sehingga, tidak perlu ada pihak yang dirugikan.

“Tindak lanjutnya, Maxim yang harus ikut naik harga atau Gojek dan Grab yang turun harga. Itu akan diskusikan kembali oleh Dishub, perjuangan ini tidak langsung instan akan melewati masa-masa yang panjang, bersabarlah,” lantangnya.

Baca juga  Warga Kepuh Keluhkan Hujan Debu Batubara dari Pabrik Industri

Sementara itu, Kepala Dishub Banten Tri Nurtopo mengatakan, tuntutan ojol meminta peyamarataan tarif tidak bisa diputuskan pihaknya karena merupakan kewenangan pusat. Akan tetapi agar tidak bergejolak, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kemenhub.

“Itu yang akan di konsultasikan (harga) ke Kementerian, sebab daerah tidak punya kewenangan itu. Oleh karena itu kami minta waktu untuk konsultasi,” terang Kadishub Provinsi, Tri Nurtopo.

Terkait adanya tuntutan massa aksi melarang sopir Maxim beroperasi selama tuntutan diakomodir, kata Tri, pihaknya kembali mengatakan tidak berkewenangan untuk melarang itu.

“Oh nggak bisa, siapa yang bisa melarang ? Kecuali meraka melanggar tarif,” tandasnya.(SSC-03/Red)