CILEGON, SSC – Seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon rupanya tahun ini harus lebih mengencangkan ikat pinggang. Pasalnya, seluruh kegiatan reses yang digelar setiap tahun sudah tidak lagi mendapatkan fasilitas uang saku dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon.
Ketua DPRD Kota Cilegon Endang Effendi mengakui fasilitasi uang saku dari APBD bagi peserta reses itu dihentikan karena semua alokasi anggaran dialihkan untuk penanganan pademi covid-19 (virus corona) serta pemberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).
“Sejak reses I hingga reses II, semua anggaran sudah dialokasikan untuk membantu masyarakat yang terdampak pademi covid-19 ditambah dengan pemberlakukan PSBB. Apalagi, dengan adanya kondisi ini, tidak mungkin lagi mengundang orang banyak untuk hadir dalam reses kita. Dan semua anggaran yang bersumber dari APBD untuk kegiatan reses kita, diberikan untuk penanganan covid-19,” kata Endang kepada awak media di temui di ruang kerjanya,” Jumat (11/9/2020).
Menurut Endang, meski tanpa uang saku yang bersumber dari APBD, 40 anggota dewan masih tetap memahami dan menerima kondisi tersebut.
“Saya kira teman-teman (40 anggota dewan) tetap mematuhi protokol kesehatan meski hanya beberapa orang saja yang datang. Karena dari hasil reses semua anggota dewan ini nantinya ketua fraksi akan menyampaikan hasil reses anggotanya kepada Pimpinan DPRD dan akan di paripurnakan juga,” ujar Endang.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai PKS, Abdul Ghoffar mengungkapkan, penyerapan aspirasi masyarakat tidak hanya dilakukan pada saat reses para anggota dewan. Melainkan setiap hari masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya kepada anggota dewan.
“Kalau penyerapan aspirasi itu sebetulnya kan bisa dilakukan setiap hari bertemu dengan masyarakat. Enggak harus saat reses anggota dewan saja. Bagi saya, kondisi tersebut cukup efektif karena sejauh ini Pemda tidak pernah tagu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat,” pungkas Ghoffar. (Ully/Red)

