Reses Komisi IX DPR RI di Puspemkot Serang, Kamis (8/10/2020). Foto Fathulrizkoh/Selatsunda.com

SERANG, SSC – Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan reses komisi masa persidangan I tahun 2020-2021 di Kota Serang. Anggota parlemen yang duduk di DPR pusat ini menyoroti ada dua masalah di Kota Serang yang musti dibenahi baik menyangkut masalah kesehatan dan ketenagakerjaan.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh mengatakan, permasalahan kesehatan terutama mengenai penanganan Covid-19 menjadi satu poin yang dibahas dengan Pemkot Serang. Terutama belum adanya tes Covid-19 sejenis polymerase chain reaction (PCR) yakni tes cepat molekuler (TCM). Selain itu persoalan lainnya menyangkut Rumah Sakit Sersng juga belum bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

“Pertama, penanganan Covid-19 di sini (Kota Serang) belum ada tes Covid-19 menggunakan TCM bukan PCR, ya. Rukah Sakit Kota Serang pun belum kerjasama dengan BPJS,” ujar Nihayatul di Puspemkot Serang.

Pihaknya meminta kepada RSUD Serang segera berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk menjalin kerjasama dengan BPJS.

Baca juga  Pemkot Serang Gelontorkan Rp 2,9 Miliar Bangun Kantor Kecamatan Kasemen

“Perlu kita tambah anggaran di RS Kota karena tadi disebutkan jumlah ruangannya hanya 49, seharusnya ada 100 ruangan dalam satu rumah sakit,” paparnya.

Komisi IX dalam reses juga menyinggung masalah ketenagakerjaan di Kota Serang. Menurutnya program pra-kerja yang merupakan program Pemerintah Pusat belum berjalan dengan baik. Data yang ada antar pemerintah daerah dengan pemerintah pusat masih tumpang tindih.

“Data pra kerja simpang siur, antara Provinsi dan Kota serta pusat. Tadi kita minta pengawasan datanya (dari Pemkot Serang) kasih ke kita biar mengetahui mis (kejanggalan) nya dimana,” imbuhnya.

Dirinya berharap, kedatangan para anggota parlemen di pusat ke daerah dapat membantu pemkot menangani masalah yang menjadi ranah kerja Komisi IX.

Sementara itu, Walikota Serang, Syafrudin membenarkan Pemkot Serang masih memiliki persoalan terkait penanganan Covid-19 dan ketenagakerjaan.

“Pemkot masih banyak kekurangan terutama di Dinkes, saran dari Komisi IX DPR RI bagaimana akreditasi (RSUD Kota Serang) dari C ke B dalam menyiapkan 100 ruangan, serta BPJS cepat bekerja sama dengan Pemkot Serang agar dapat mempermudah akses jika sudah bermitra,” paparnya.

Baca juga  Meresahkan, ODGJ Berkeliarkan di Kota Serang

Lebih lanjut, orang nomor satu di Kota Serang meminta, Komisi IX dalam kaitan program pra kerja dapat membantu pemkot. Supaya program dapat tepat sasaran.

“Sebenarnya itu harus di urus oleh pusat (pra kerja), karena Kota Serang ibu kota Provinsi Banten jelas akan dibantu (sosialisasi),” jelasnya.

Ia mengakui, pemkot dalam menangani dan menyelesaikan persoalan kesehatan serta ketenagakerjaan masih terdapat kekurangan. Namun pihaknya optimis seluruh kekurangan itu dapat dijalankan dengan dibantu oleh pusat.

“DPR RI menilai Kota Serang memang banyak kekurangan, namun kekurangan ini tidak jadi alasan tidak bekerja, sebab Komisi IX akan membantu kami,” pungkasnya. (SSC-03/Red)