Suasana Jalan Lingkar Selatan, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Belum lama ini. Rencananya, Dishub Cilegon akan menggagas program pada RPJMD 2021-2021 salah satunya menyedikan Jasa Terminal/Pergudangan Angkutan Barang. Foto Ronald/Selatsunda.com

CILEGON, SSC – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cilegon sudah mulai ancang-ancang menyusun program prioritas yang akan diusulkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon 2021-2026. Sejumlah program yang diusulkan dimasa kepimpinan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon, Helldy Agustian-Sanuji Pentamarta mulai dari penyediaan terminal/pergudangan angkutan barang, pungutan retribusi parkir di JLS hingga melanjutkan program Sarana Angkutan Umum Massal (Saum).

Kepala Dishub Kota Cilegon Uteng Dedi Apendi mengatakan, penyediaan sewa terminal/pergudangan angkutan barang di JLS sebenarnya pernah diajukan dimasa kepemimpinan kepala daerah sebelumnya. Namun anggaran yang telah disiapkan sekitar Rp 10 miliar tidak diserap.

Menurutnya, sewa pergudangan untuk angkutan barang di JLS punya potensi yang besar. Mengingat arus kendaraan logistik dari industri dan pelabuhan melalui JLS begitu tinggi.

Secara aturan, kata Uteng, pendirian usaha terminal/pergudangan dibolehkan. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009  membolehkan daerah memungut pajak dan retribusi.

“Didalam aturan itu, ada kewenangan daerah untuk memungut. Jadi bisa berusaha dari jasa pergudangan, jasa kepelabuhanan dan lainnya,” ungkapnya saat ditemui di Dishub Kota Cilegon, Rabu (3/3/2021).

Baca juga  Larangan Warung Nasi Buka di Siang Hari Tuai Kontroversi, Ini Penjelasan Walikota Serang Syafrudin

Ia menyatakan, pihaknya selain jasa pergudangan juga berencana meningkatkan PAD dengan memungut retribusi kendaraan yang melintas di JLS. Karena setiap harinya kendaraan angkutan barang yang melewati JLS kurang lebih 4 ribu sampai 5 ribu kendaraan. Jika tarif pungutan sesuai klasifikasi kendaraan barang antara Rp 10 ribu hingga Rp 15 ribu, menurutnya, PAD dari retribusi bisa meningkat.

“Saya kira kalau pungutan Rp 10 ribu sampai 15 ribu disesuaikan klasifikasi kendaraannya, kemudian dengan melihat arus lalu lintas angkutan barang setiap hari di JLS itu 4 ribu sampai 5 ribu, bisa dihitung kan, besarnya PAD-nya selama setahun,” tuturnya.

Menurutnya, dua program ini punya potensi PAD yang besar. Selama ini, keduanya belum terakomodir. PAD dari dua program itu, kata Uteng, tentu punya implikasi. Masalah JLS yang selama ini rusak dan tidak terpelihara baik karena terkendala anggaran, dengan PAD dari dua program itu bisa teratasi.

“Selama ini JLS, jalannya begitu-begitu saja. Bahkan rusak karena kendaraan berat. Disisi lain, PAD untuk perbaikan jalannya selalu kurang. Berbeda kalau ada jasa dan ada pungutan, kan bisa untuk perbaikan. Dari pada diserahkan, bisa kita dapat PAD dari situ, dan pemeliharaan JLS bisa terealisasi,” bebernya.

Baca juga  Moncer di Pileg 2019, PAN Siapkan Kader di Pilkada Cilegon 2024

Uteng juga menyinggung soal SAUM. Selama ini Saum dengan penyediaan Bus Trans Cilegon baru bersifat layanan akomodasi bus perintis. Dimana angkutan bus trayek JLS melayani penumpang secara gratis.

Ke depan program tersebut diusulkan untuk dilanjutkan kepada tahap berikutnya. Di mana jalur protokol akan dilalui jalur Bus Trans Cilegon. Sementara angkutan umum akan mengisi jalur-jalur di luar jalan protokol.

“Jika disetujui, kami akan usulkan penambahan bus untuk jalur protokol. Nanti angkutan kota akan mengisi jalur-jalur yang belum tersentuh sebelumnya,” tuturnya.

Bus Trans, juga kata dia, ke depan akan  dikembangkan untuk dikomersilkan. Rencana itu akan diprogramkan dengan penyediaan trayek Cilegon-Bandara Soekarno Hatta, Tangerang. Nantinya akan dikerja samakan dengan Damri.

“Kalau (Bus Trans) yang di dalam kota, tidak dikomersilkan. Untuk kedepan yang dikomersilkan bus untuk ke bandara. Itu kita kerjasama kan dengan Damri,” harapnya. (Ronald/Red)