Dinas Satpol PP Kota Cilegon dan Bawaslu Cilegon menertibkan APK dan APS di jalan protokol Kota Cilegon, Rabu (4/10/2023). Foto Ronald/Selatsunda.com

CILEGON, SSC – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cilegon akan menertibkan alat peraga kampanye saat memasuki masa tenang Pemilu 2024. Penertiban APK dimulai pada Minggu (11/2/2023) hingga Selasa (13/2/2024).

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Cilegon Eneng Nurbaeti mengatakan, selama 3 hari seluruh APK akan ditertibkan oleh Bawaslu Kota Cilegon dengan dibantu pihak Kepolisian, TNI, Dishub Cilegon, Pengawas TPS hingga Panwascam Cilegon. Secara otomatis, seluruh APK baik di jalan protokol hingga jalan lingkungan akan ditertibkan.

“Iyah benar mulai 11 Febuari hingga 13 Febuari ini kami akan bergerak membersihkan APK-APK yang ada di jalan protokol hingga lingkungan. Sebelum kami tertibkan, Bawaslu Cilegon akan membuat surat imbauan kepada seluruh peserta pemilu untuk menertibkan sendiri APK miliknya,” kata Eneng kepada Selatsunda.com, Kamis (8/2/2024).

Baca juga  PDAM Kota Cilegon Targetkan Tekan Kebocoran  Hingga Dibawah 20 Persen di 2024

Lebih lanjut, penertiban tidak hanya APK berbentuk spanduk dan baliho namun juga stiker wajah capres dan cawapres serta bacaleg yang ditempel di angkutan umum maupun di mobil pribadi pun tak luput dari penertiban Bawaslu.

“Saya tegaskan lagi, pada masa tenang sudah tidak ada pergerakan apapun bahkan tidak ada spanduk, baliho serta APK lainya di jalan protokol dan angkutan umum serta mobil pribadi. Masa tenang semua harus tenang. Kami (Bawaslu), Badan Ad Hoc serta Pengawas TPS dan Panwascam akan bergerak bersama di masa tenang tersebut,” tegas Eneng.

Disinggung jika nanti saat masa tenang masih terdapat kampanye di media sosial, Eneng menjelaskan, Bawaslu hanya memiliki kewenangan mengawasi medsos yang terdaftar di KPU. Selama masa tenang peserta Pemilu tidak boleh kampanye. Sedangkan yang di luar itu maka tergantung isi konten, misalnya ujaran kebencian, black campaign, itu maka yang berwenang menindak adalah pihak kepolisian.

Baca juga  8 Kecamatan di Cilegon Diminta Siapkan Anggaran Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota 2024

“Kalau yang terdaftar di KPU kita bisa tindak tapi kalau di luar itu ranahnya kepolisian,” pungkasnya. (Ully/Red)