- Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi Supervisi dan Pecegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wilayah II menyambangi Kantor Pemerintahan Kota Serang, Kamis (30/9/2021). Foto Deri Ranggani/Selatsunda.com

SERANG, SSC – Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi Supervisi dan Pecegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wilayah II menyambangi Kantor Pemerintahan Kota Serang, Kamis (30/9/2021). Kedatangan Lembaga antirasuah ini untuk menindaklanjuti rencana aksi pemberantasan korupsi yang direkomendasikan salah satunya manajemen aset.

Direktur Koordinasi dan  Supervisi Korsupgah Wilayah II, Yudhiawan Wibisono mengatakan, ada tiga area intervensi yang dilakukan KPK untuk mencegah korupsi salah satunya terkait manajemen aset. Dalam intervensi itu, KPK bertugas menertibkan sset, mensertifikatkan aset dan memulihkan aset.

Pada pertemuan tadi, kata dia, KPK fokus pada aset-aset yang belum bersertifikat. Lembaga anti rasuah ini meminta agar selruh aset Pemkot Serang dapat diselesaikan sebelum 2024 termasuk permasalahan aset dengan Pemkab Serang.

“Yang berlum disertifikat harus sudah disertifikatkan, paling tidak sampai dengan 2024 semua harus 100 persen,” ujar Yudhiawan kepada media usai rapat.

“Kemudian aset-aset yang milik pemkot seharusnya, sudah harus didata dan dipilah antara milik Pemkot dan Pemkab Serang. Termasuk asset-aset yang bersamalah,” sambungnya.

Yudhiawan menyatakan, pihaknya dalam menindaklanjuti renaksi menfasilitasi permasalahan asset Pemkot bilamana terdapat masalah. Hal itu untuk mencegah tindak pindana korupsi.

Baca juga  Jadi Temuan OJK, Aset Tanah BPRS Cilegon Mandiri Dijual

“Kita menfasilitasi. Jadi semua harus ikut aturan pemerintah jangan sampai terjadi tidak pidana korupsi,” paparnya.

Sementara  itu, Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Serang, Nanang Saefudin mengakui masih ada permasalahan aset yang belum terselesaiklan oleh Pemkot Serang. Permasalahan itu terkait masih adanya aset yang belum dilimpahkan Pemkab Serang. Kemudian ada juga tanah bengkok yang dikuasai oleh pihak ketiga kala status desa berubah menjadi kelurahan.

“Di lapangan terjadi beberapa kendala, ada tanah bengkok yang dikuasai pihak ketiga. Oleh perumahan, oleh perusahaan. Yang kedua, banyak juga asset yang diserahkan Pemkab Serang ke Kota Serang digugat juga oleh pihak ketiga atau ahli waris,” ungkapnya.

Khusus mengenai asset yang masih banyak belum diserahkan Pemkab Serang ke Kota Serang, kata Nanang, permasalahan tersebut akan difasilitasi lebih lanjut oleh KPK. Dalam hal itu, KPK akan membicarakan hal tersebut dengan mengundang dua kepala daerah baik Pemkot Serang dan Pemkab Serang agar terdapat soluisi masing-masing pihak.

Baca juga  Duarr! Ibu Hamil di Anyer Serang Jadi Korban Sambaran Petir

“Kemarin sudah difasilitasi oleh KPK, bahwa kita nanti akan diundang dua kepala daerah antara bupati dan walikota untuk duduk bersama. Kemarin sudah ada jalan keluar, serahkan ke kota, pinjam pakai lima tahun lah,” beber Nanang seraya menjelaskan Pemprov Banten diharapkan dapat juga menengahinya nanti.

Kasi Pencatatan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang, Arif Hidayat menyampaikan, ada sekitar 15 aset yang masih bermasalah. Diantaranya, SDN Seroja, tanah Kantor Dinas Pendidikan, SDN Panca Marga, sebagian pasar kepandean. Aset tersebut kata dia tengah berproses di pengadilan. Kemudian ada juga yang bermasalah terkait eks tanah bengkok baik di Teritih, Pengampelan. Selanjutnya masalah lain menyangkut sertifikat ganda baik Pasar Hewan Lopang, SDN Lontar Baru, SDN 12 Kota Serang.

Kemudian, aset yang belum terselesaikan juga menyangkut hibah bangunan Stadion Maulana Yusuf di mana sebagian masih milik provinsi. Kata dia, ada juga pelimpahan aset dan peralatan UPT metrologi di Pakupatan yang belum terselesaikan.

“Tadi KPK menyarankan untuk melibatkan pihak Kejari,” pungkasnya. (SSC-04/Red)