Gedung DPRD Kota Cilegon (Foto Dokumentasi)

CILEGON, SSC – Sekretariat DPRD Kota Cilegon sudah mulai memproses usulan calon pimpinan DPRD definitif. Langkahnya, usulan pengangkatan tiga nama calon pimpinan akan diajukan ke Pemerintah Provinsi Banten.

Sekretaris DPRD Kota Cilegon, Didi Sukriadi mengatakan, pihaknya telah menerima rekomendasi dari tiga partai politik yang menunjuk kader duduk sebagai calon pimpinan. Ketiga rekomendasi, kata dia, diterima dari Partai Golkar, Gerindra dan PKS.

“Kalau PKS dan Gerinda kita sudah menerima SK penetapan calon pimpinannya. Kemarin kan tinggal nunggu dari Partai Golkar. Karena DPP Partai Golkar sudah menetapkan Pak Endang (Calon Ketua Definitif,red), kita pun langsung bergegas untuk memproses berkas permohonan tersebut sehingga bisa diserahkan ke Provinsi Banten,” kata Didi,” Senin (16/9/2019).

Untuk memproses pengangkatan calon pimpinan DPRD, kata didi, Sekretariat dewan telah mengajukan kepada Ketua Sementara DPRD, Endang Efendi untuk menandatangani surat usulan tersebut.

“Udah saya kasih ke meja pimpinan. Tinggal tunggu ditandatangani aja sama beliau. Kalau sudah ditandatangani baru kita serahkan ke Provinsi Banten agar langsung di proses di sana,” ujarnya.

Didi memaparkan, surat tersebut nantinya akan diserahkan ke Pemprov Banten melalui Pemerintah Kota Cilegon yang selanjutnya akan menunggu jawaban dari Gubernur Banten Wahidin Halim (WH).

“Selain untuk kepentingan penandatanganan SK, juga untuk menentukan waktu paripurna pengambilan sumpah janji unsur pimpinan Dewan. Itu kan tergantung kesiapan Pak Gubernur kapan,” papar Didi.

Sementara itu, Ketua Sementara DPRD Cilegon, Endang Efendi membenarkan jika dirinya telah menerima dan menandatangani surat permohonan tersebut dari Sekwan DPRD. Pihaknya berharap, usulan pengangkatan dapat cepat diproses Pemprov Banten untuk mengejar pembentukan AKD.

“Suratnya udah saya terima dan tandatangani. Semoga dari provinsi langsung memproses surat yang kami berikan ini. Soalnya, saat ini kami pun tengah dikejar target pembentukan Tata Tertib (Tatib) DPRD Kota Cilegon. Untuk membahas tatib, itu perlu dibentuk pansus. Sementara yang bisa membentuk pansus itu unsur pimpinan definitif,” pungkas Endang. (Ully/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here