Pelaksana Tugas (Plt) Asisten II (Asda) Setda Kota Cilegon, Aziz Setia Ade Putra, Selasa (11/7/2023). Foto Elfrida Ully/Selatsunda.com

CILEGON, SSC – Realisasi anggaran di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Kota Cilegon hingga Juli 2023 baru mencapai 35 persen.

Pelaksana Tugas Harian (Plh) Asisten II (Asda) Setda Kota Cilegon, Aziz Setia Ade Putra mengatakan, hasil rapat evaluasi yang diikuti seluruh OPD dan kecamatan di Lingkup Pemkot Cilegon pada, Senin, 10 Juli 2023 lalu terungkap pencapaian realisasi anggaran hingga Juli 2023 baru Rp 815,712,087,169.000 dari total anggaran Rp 2,390,103,515,680.000.

“Masih rendahnya realisasi anggaran di setiap OPD karena sampai semester I ini masih dalam proses pengadaan di barang dan jasa dan belum masuk ke pelaksanaan penagihan keuangan. Untuk bisa menagih itu tentunya setelah selesai pekerjaan. Selesai pekerjaan itu bisa sampai di triwulan III atau mendekati triwulan IV. Jadi wajar jika di triwulan I dan II serapan anggaran masih rendah,” kata Aziz kepada Selatsunda.com, Selasa (11/7/2023).

Aziz menambahkan, dari 27 OPD dan 8 kecamatan di Kota Cilegon, ada 3 OPD yang serapan anggaran rendah. Yaitu, Dinas PUPR yang baru terserap 14,53 persen atau mencapai Rp 22,6 miliar dari anggaran Rp 155,9 miliar. Kemudian, Dinas Perkim baru terserap 15,68 persen atau mencapai Rp 9,6 miliar dari total anggaran Rp 61,6 miliar dan BPKAD baru terserap 15,76 atau mencapai Rp 24,3 miliar dari total anggaran Rp 154,7 miliar.

Baca juga  Selama Lebaran, Volume Sampah di Cilegon Naik Hingga 15 Persen

“Meski ada 3 OPD yang serapan rendah, ada juga 3 OPD yang serapan anggaranya tinggi. Seperti, DKCS Cilegon serapan anggaran mencapai 53,84 persen atau mencapai Rp 8,9 miliar dari anggaran Rp 16,5 miliar. Kecamatan Citangkil serapan anggaran mencapai 53,60 atau mencapai Rp 21,1 miliar dari anggaran Rp 39,4 miliar. Kemudian Kecamatan Pulomerak mencapai 52,43 persen atau mencapai Rp 11,7 miliar dari total anggaran Rp 22,4 miliar,” tambah Aziz.

Aziz yang juga menjabat Staf Ahli Walikota menyatakan, untuk merealisasikan serapan anggaran, pihaknya meminta kepada semua OPD untuk mempercepat proses pengadaan. Selanjutnya, untuk potensi pendapatan juga perlu digali di awal tahun.

“Ini dilakukan agar bisa memenuhi kebutuhan untuk realisasi anggaran. Kalau misalnya di awal tahun pelaksanaanya selesai, terus untuk bayarnya gimana? Kita kan mengandalkan APBD dari PAD agar bisa diproses,” ujar Aziz.

Baca juga  Soal Layanan Arus Mudik Lebaran di Pelabuhan Merak Kisruh, Ketua Gapasdap Togar Buka Suara

Aziz juga meminta agar OPD untuk segera mempercepat proses lelang sebelum penetapan APBD. Sehingga setelah APBD telah disahkan, barulah keluar penetapan SPK.

“Mungkin kedepan, harus dipercepat proses pengadaannya. Misalnya bisa aja sebelum proses penetapan APBD, proses pengadaan atau proses lelangnya dipercepat sehingga setelah APBD disahkan, baru keluar penetapan SPK,” jelasnya.

Disinggung soal adakah saksi bagi OPD yang penyerapan anggaran rendah, kata Aziz, pihaknya menyerahkan semua ke Walikota Cilegon, Helldy Agustian.

“Sanksi mungkin nanti ada di pak wali (Helldy Agustian) yang menentukan. Sekarang masih dalam kondisi masih bisa diperbaiki. Tapi nanti semua akan kritis saat masuk di triwulan 4. Ini masih ada 3 bulan lagi, semoga ada perubahan,” pungkasnya. (Ully/Red)