CILEGON, SSC – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke PT Dover Chemical. Sidak komisi II menindaklanjuti laporan warga yang terdampak pencemaran bau kimia yang bersumber dari Dover.
Para wakil rakyat ini tiba di PT Dover pada pukul 13.00 WIB dan langsung diterima oleh pihak managemen perusahaan.
Ketua Komisi II DPRD Cilegon , Faturohmi mendesak agar kasus pencemaran udara yang disebabkan oleh Dover bisa terselesaikan. Bahkan, Dover harus melakukan bedol desa kepada warga yang terdampak pencemaran udara tersebut.
“Saya heran dengan pihak managemen PT Dover yang memberikan dampak buruk kepada masyarakat. Kejadian pencemaran udara yang dihasilkan oleh mereka (PT Dover) kan bukan hanya sekali dua kali aja. Tapi, sudah sering terjadi. Apalagi, dengan kasus ini, warga ngadu ke saya, untuk di bedol desa aja, karena memang permasalahan bau ini tak pernah selesai,” kata Ketua Komisi II DPRD Cilegon , Faturohmi, Senin (28/10/2019).
Ia menambahkan, akibat pencemaran udara mengakibatkan warga yang berada tidak jauh dari dari PT Dover mengalami gangguan pernafasan hingga pingsan.
“Ini kan suatu kejadian yang sangat buruk. Sampai warga yang mencium bau menyenggat tersebut sampai pingsan dan mual-mual bahkan ada yang dibawa ke rumah sakit. Mau sampai kapan lagi masyarakat kita merasakan bau menyengat dari PT Dover?” tambahnya.
Oleh karena itu, Fahturohmi meminta pihak managemen tidak main-main dengan kegagalan teknologi tersebut. Bahkan, ia mendesak, pihak Dover untuk secepatnya melakukan bedol desa agar warga tidak merasakan gangguan pencemaran udara kembali.
“Harus segera dilakukan. Jika tidak, kami akan langsung rekomendasikan ke pemerintah untuk mengambil sikap tega kepada PT Dover,” tegasnya.
Sementara itu, Human Resources & General Affair, Dade Suparna mengatakan, rencana bedol desa sudah dilakukan pada 2016 lalu. Namun, harga pembebasan tanah warga terlalu tinggi hingga perusahaan tak sanggup membayar.
“Kita sudah ada rencana itu tahun 2016, tim appraisal sudah turun waktu itu, tapi ada ketidaksesuain di harga pembebasan tanahnya. Karena kondisi perusahaan lagi down,” katanya.
Atas kondisi ini, perusahaan belum sanggup untuk merealisasikan pendapat dari warga maupun DPRD Cilegon untuk membedol desa para warga.
“Jujur kami belum bisa bedol desa. Kalaupun bisa itu pun harus kita kaji kembali setelah produktivitas perusahaan meningkat. Kalau saat ini, kami hanya menyiapkan tim medis apabila terjadi kejadian yang sama seperti ini,” tandasnya. (Ully/Red)
