CILEGON, SSC – Pembangunan Jalan Lingkar Utara (JLU) dan Pelabuhan Warnasari masuk dalam program janji politik Walikota dan Wakil Walikota Cilegon saat ini, Robinsar-Fajar Hadi Prabowo. Kedua program pembangunan ini disebut akan mendatangkan sumber pendapatan baru untuk Kota Cilegon.
Mengenai hal ini, Walikota Cilegon Robinsar membeberkan rencana pembangunan dan potensi pendapatan yang digali. Robinsar memiliki rencana awal bagaimana melanjutkan pembangunan JLU. Ia mengaku, untuk melanjutkan pembangunan JLU pada tahun ini memang agak sulit karena terdampak kebijakan efisiensi anggaran.
Ia memperkirakan, pihaknya dalam kurun waktu dua tahun dari tahun 2026 dan 2027 akan fokus pada pembebasan lahan. Karena saat ini masih ada sekitar 30 persen yang lahannya belum dibebaskan.
“Pertama kita bicara Jalan Lingkar Utara. JLU itu kurang lebih masih 30 persen, lahan yang belum dibebaskan. Kemarin di RPJMD, saya sudah masukan, itu di tahun 2026 dan tahun 2027, kita buat dua tahun untuk pembebasan lahan,” ujar Robinsar, Belum lama ini ditulis Selatsunda.com, Rabu (7/5/2025).
Untuk tahun ini hingga tahun depan, kata Robinsar, pihaknya akan konsentrasi untuk mencari sumber pendanaan pembangunan JLU. Karena jika mengandalkan APBD, Ia meyakini untuk membangunnya agak berat. Karena pembangunan JLU tidak memakan biaya yang tidak sedikit atau sekitar Rp 550 miliar. Ia merencanakan akan membangun JLU dengan minta bantuan Pemerintah Pusat ataupun Provinsi.
“Dari awal pemikiran saya membangun JLU itu memang target awalnya, pembebasan lahan dengan APBD, pembangunan pakai APBN. Atau bantuan bankeu dari Provinsi,” paparnya.
Opsi lain, kata Robinsar juga ada. Yakni mengajukan pinjaman Investasi ke Bappenas melalui PT Sarana Multi Infrastruktur. Namun pengajuan pinjaman investasi ke SMI, kata Robinsar, opsi terakhir.
“Sebenarnya opsi-opsi ada, bantuan keuangan juga bisa. Malah kami rencananya kita acuan ke Bappenas melalui SMI. Itu opsi yach, opsi terakhir kalau memang tidak ada opsi lagi. Ketika memang pusat agak sulit, terbatas anggaran, mungkin yang agak ekstrem melalui SMI. Tapi itu opsi terakhir. Itu opsi pinjangan investasi, bentuknya untuk pembangunan fisik atau instrastruktur sarana prasarana masyarakat,” paparnya.
Mengenai pembangunan Pelabuhan warnasari, kata Robinsar, tidak jauh berbeda dengan JLU karena terbatas keuangan daerah. Ia mengakui, Pelabuhan Warnasari tidak dapat dibangun dengan APBD karena membutuhkan pembiayaan sedikitnya Rp 2 triliun. Oleh karenanya untuk membangun itu, kata Robinsar, BUMD Cilegon yakni PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM) harus mencari investor.
Robinsar menjelaskan pihaknya juga tidak ingin sembarangan mencari investor. Karena seluruhnya harus dikaji komprehensif terutama jangan sampai berbenturan dengan regulasi yang berlaku.
“Kita tidak bisa membangun dengan APBD. Dalam membangun Pelabuhna Warnasari itu kurang lebih 2 triliun. APBD tidak akan cukup. Nah ini, kalau PCM, mau nggak mau kita harus mencari investor yang mau membangun Pelabuhan Warasari dengan ketentuan undang-undang yang berlaku,” terangnya.
“Karena memang ada perundangan perihal BUMD, itu kan ada perundang-undangannya. Jadi kita komunikasikan dengan pihak terkait, baik buruknya. Baik yang mungkin secara pasar masih banyak marketnya di Cilegon. Hanya mungkin kepentingan itu tadi terbentur dengan regulasi tadi perihal mungkin (ekuitas) saham,” sambungnya.
Robinsar menjelaskan, bilamana JLU dan Pelabuhan Waransari terbangun maka akan mendatangkan sumber pendapatan baru untuk Cilegon. JLU terbangun maka akan membuka ekonomi baru, kawasan baru dan industri baru dengan mendatangkan pendapatan sektor pajak PBB, BPHTB dan lainnya. Efek gandanya, kata Robinsar, ekonomi tumbuh dan akan dapat mengurangi pengagguran karena lapangan kerja terbuka.
“Saya yakin ketika JLU terbangun, akan tumbuh perekonomian baru, akan membuka pengembangan wilayah baru juga khususnya di wilayah Purwakarta, akan lebih dinamika, maju lagi. Nah efeknya baik itu, bisa mengurangi pengangguran, penigkatan perekonomian. Nah itu visinya,” tuturnya.
Hal yang sama juga jika Pelabuhan Warnasari terbangun. Menurutnya, potensi pendapatan dapat diperoleh dari pelayanan kapal yang sandar dan bongkar muat. Menurut perkiraannya, jika ada 12 jetty terbangun di Pelabuhan Warnasari dengan melayani minimal 4 kapal dalam sebulan. Maka pendapatan yang diperoleh selama sebulan diperkirakan bisa mencapai kurang lebih Rp 14 Miliar.
“Kalau gambaran PCM, kalau pelabuhan terbangun semua, ada 12 jetty, 12 kapal sandar. Rata-rata Handymax 40 ribu ton di kali semisalnya 4 kapal saja, berarti 160 ribu ton. 160 ribu ton dikali biaya timbangan dan lain-lain 15 ribu per ton. Jumlahnya Rp 2,4 miliar, itu bongkar muat 4-5 hari. Anggap 1 kapal bongkar muatnya 5 hari, 30 dibagi 5 hari, dapat 6 kali shipping. Tinggal 6 kali Rp 2,4 miliar, kurang lebih Rp 14,4 miliar. Itu kalau 4 kapal. Jadi potensi sangat besar,” pungkasnya. (Ronald/Red)
