Ketua DPC Gapasdap Merak, Togar Napitupulu. (Foto Ronald/Selatsunda.com)

CILEGON, SSC – Ketua DPC Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Cabang Merak, Togar Napitupulu menanggapi kisruh layanan di Pelabuhan Merak. Togar mengungkapkan, pelayanan angkutan penyeberangan Merak-Bakauheni merupakan satu kesatuan atau sistem. Artinya, baik keberhasilan atau kegagalan yang terjadi di Pelabuhan Merak atau sebaliknya Bakauheni adalah ditentukan dari dukungan pengelolaan dua pelabuhan tersebut.

“Pelayanan angkutan penyeberangan Merak – Bakau itu satu kesatuan atau sistem, jadi keberhasilan atau kegagalan Merak atau sebaliknya Bakau adalah supporting dari pengelolaan dua pelabuhan ini,” ungkap Togar, Kamis (18/4/2024).

Sebagai orang yang telah berkecimpung di perusahaan pelayaran di Pelabuhan Merak selama 40 tahun, kata Togar, dia sangat mengetahui persis pergerakan penumpang saat arus mudik dan arus balik. Memang, kata Togar,  sulit jika mau membandingkan layanan angleb Merak dan Bakauheni. Pertama, pergerakan arus mudik itu seluruh penumpang ingin tiba cepat dan dapat berlebaran di rumah.

“Bayangin saja kalau semua berdatangan secara bersamaan dalam jumlah besar kan repot namun puji Tuhan nyatanya tidak ada satupun pemudik yg lebaran di jalan tuh?,” ujarnya.

Namun berbeda dengan arus balik Lebaran yang menurutnya pergerakan cenderung makin landai. Di mana pada arus balik, kata Togar, secara psikologi masyarakat lebih santai kecuali ASN atau pegawai swasta. Disamping itu pemerintah juga mengumumkan kebijakan setelah Lebaran dapat mengajukan work from home (WFH).

Meskipun begitu, layanan arus balik di Pelabuhan Bakauheni secara teknis operasional dinilai lebih siap. Fasilitas seperti ketersedian bufferzone dan rest area yang dijadikan delaying system serta areal parkir kendaraan di dalam pelabuhan yang sangat luas.

Baca juga  Pertemuan Komwil III APEKSI di Depok, Wali Kota Helldy Ungkap Bonus Demografi 2045 Jadi Bahasan Utama

“Belum lagi pada saat arus balik, kapal yang berangkat dari pelabuhan Panjang bongkaran dilakukan di pelabuhan terpisah dari Merak yaitu di Ciwandan,” terangnya.

Kemudian, Pelabuhan Bakauheni juga lebih siap karena akses exit jalan tol di Bakauheni tidak terdapat hambatan langsung ke pelabuhan.

“Bandingkan dengan Pelabuhan penyeberangan Merak, exit Tollnya tidak sampai di pelabuhan dan masih ada jalan arteri  kurang lebih 4 km, sisi kiri kanan jalan tsb ada parkir truck, rumah makan,  bengkel, penjual oleh oleh, pom bensin dan sebagainya yg bisa menjadi penghambat pergerakan  arus,” paparnya.

Togar mengungkapkan, jika evaluasi angkutan Lebaran Tahun 2024 dibanding 2023, secara umum hampir sama. Namun, tahun ini  pergerakan masyarakat cukup tinggi dan terbesar dalam sejarah selama masa Angleb. Data menunjukkan pada H-3 jika dibandingkan Tahun 2023 ada sekitar 42 ribu pergerakan dalam satu siklus 24 jam sementara tahun 2023 hanya 30 ribuan.

“Tentu ini menjadi pertimbangan obyektif Ojo dibandingke, not apple to apple,” paparnya.

Togar menjelaskan, memang pembenahan harus terus dilakukan baik oleh pemerintah selaku regulator maupun operator pelabuhan PT. ASDP dan Gapasdap yang bergerak di Industri penyeberangan. Seperti perlu dibangunnya dermaga-dermaga baru sehingga pada saat momen Angleb seperti ini, seluruh kapal bisa dioperasikan. Dimana saat Angleb tahun ini masih terdapat sekitar 20 kapal yang tidak bisa beroperasi karena tidak ada dermaga untuk sandar kapal.

Baca juga  Pertemuan Komwil III APEKSI di Depok, Wali Kota Helldy Ungkap Bonus Demografi 2045 Jadi Bahasan Utama

Seperti yang disampaikan orang bijak, katanya, jauh lebih baik jika kegagalan dijadikan pengalaman berharga untuk perbaikan ketimbang mencari penyebab yang sebenarnya sudah diketahui tapi kita tidak mau merubahnya. Permasalahan angleb menurut Togar dari dulu sama sampai tahun ini.

“Over kapasitas, pembagian muatan yg tidak merata, sistem tiketing, kurangnya buffer zone,  adanya calo tiket dan lain-lain” ucapnya.

Selain itu, kata Togar, setiap rapat pra angleb selalu dikatakan bahwa Angleb ini adalah operasi kemanusian yang tidak mengedepankan keuntungan. Namun mengapa hanya kapal swasta di dermaga reguler diberlakukan pola TBB (tidak muat di pelabuhan seberang). Sementara kapal-kapal eksekutif tidak diberlakukan sama. Hal itu, katanya, sama juga terjadi di Bakauheni.

Kemudian untuk tarif, paparnya, juga seharusnya saat Angleb ini diberlakukan sama antara kapal reguler dan kapal eksekutif. Sehingga muatan bisa terbagi merata ke setiap dermaga, tidak menumpuk di salah satu dermaga saja.

Ia mengungkapkan, terima kasih pada pemerintah yang telah mendorong diadakannya Dermaga Eksekutif 2 (Dermaga 1) pada Nataru tahun 2023/2024, dan masyarakat sudah senang dengan adanya pilihan layanan di dermaga tersebut. Namun mengingat bahwa angleb ini adalah angkutan kemanusiaan, pihaknya rela di dermaga tersebut ditambah 1 unit kapal.

“Kita rela di dermaga ini ditambahkan lagi 1 unit kapal agar dapat cepat mengurai antrean,” pungkasnya. (Ronald/Red)