DKPP Kota Cilegon menggelar kegiatan Sosialisasi Kesehatan Masyarakat Veteriner di Aula DPKP, Selasa (5/10/2021). Foto Elfrida Ully/ Selatsunda.com

CILEGON, SSC – Kementerian Pertanian (Kementan) memperketat peredaran makanan asal hewan melalui sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV). Pasalnya, sampai saat ini ada ratusan unit usaha pangan asal hewan di Kota Cilegon yang menjual makanan berbahan hewani belum memiliki sertifikat.

Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada DPKP Kota Cilegon, Lira Yuliantina menyatakan, hingga saat ini baru ada 3 unit usaha yang menjual hewan dagangan dari bahan pokok hewan mengantongi sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV). Sementara ratusan unit usaha masih belum mengurusnya.

“Kalau dari hasil data kita, untuk di Cilegon ada 768 unit usaha yang menjual dagangan dari bahan pokok hewani. Sedangkan yang baru mengantongi sertifikat NKV hanya ada 3 unit,” kata awak media usai Sosialisasi Kesehatan Masyarakat Veteriner di Aula DPKP Kota Cilegon, Selasa (5/10/2021).

Ia menambahkan, ketiga unit yang telah memiliki sertifikat NKV yaitu, dua unit usaha milik McDonald’s dan satu unit usaha Rumah Potong Hewan (RPH) yang ada di Kota Cilegon.

Baca juga  Hingga Triwulan III 2021, Kinerja Bank Bjb Tumbuh Positif

“Baru tiga (yang memiliki sertifikat NKV), McD dua yang di Warnasari sama yang di jalan utama (dekat CCM) sama Rumah Potong Hewan (RPH),” terangnya.

Lira menyampaikan, semua unit izin usaha wajib memiliki NKV berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Republik Indonesia (RI) Nomor 11 tahun 2020 tentang Pedoman Sertifikasi NKV. Sejauh ini, pihaknya terus melakukan pembinaan kepada usaha yang telah memiliki NKV. Hal itu dilakukan agar seluruh konsumen dapat merasakan aman dan nyaman pada saat membeli produk makanan.

“Kita dari dinas melakukan pembinaan terus, mereka juga jangan takut dengan kita.  Karena jika ada beberapa berkas mereka kekurangan atau mereka kesulitan mengurus sertifikat ini bisa kami bantu pengurusan izin sertifikatnya,” ujarnya.

Baca juga  Truk Tangki Air Minum Tabrak Rumah Makan dan Bengkel di Merak, Sopir Tewas Ditempat

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid)  Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Keswan Kesmavet) Dinas Pertanian Provinsi Banten, Ari Mardiana menambahkan, pihaknya memiliki wewenang mencabut izin jika pelaku usaha pangan hewan tidak mengurus NKV.

“Kita akan merekomendasikan kepada kepala daerah agar dicabut izin usahanya. Karena kita memiliki kewenangan itu (mencabut izin usaha), namun sampai saat ini belum ada pencabutan, karena masih dalam proses pembinaan dan pengawasan,” terangnya.

Ari menjelaskan, proses untuk mendapatkan nomor sertifikat NKV itu tidak sulit dilakukan, unit usaha hanya mengajukan permohonan kepada DPKP Kota Cilegon dan Dinas Pertanian Provinsi Banten.

“Sangat mudah sebenarnya, yang pasti mereka memiliki izin usaha terlebih dahulu dan melaksanakan usahanya di prodak makanan dari hewan,” tuturnya. (Ully/Red)