Sekretaris DPC PPP Kota Cilegon, Baihaiki Sulaiman. (Foto Istimewa)

CILEGON, SSC –  Pemerintah Kota Cilegon didorong untuk secepatnya menerbitkan/menggeluarkan peraturan daerah (perda) tentang pengalokasian dana abadi untuk pondok pesantren (ponpes) yang bersumber dari APBD. Hal ini disampaikan Sekretaris DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Cilegon, Baihaiki Sulaiman menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.

Lebih lanjut, Baihaki memaparkan, selama ini keberadaan pondok pesantren di Cilegon masih dipandang sebelah mata. Padahal peran ponpes begitu besar sebagai lembaga keagamaan mengembangkan baik fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Maka dari itu, dengan terbitnya Perpres dan Perda ini, ponpes lebih terperhatikan.

“Sejauh ini keberadaan pesantren masih belum dianggap serius diperhatikan oleh pemerintah. Padahal peran dan kontribusi pesantren dalam membina dan mencerahkan kehidupan anak bangsa sudah cukup terlihat sejak pra kemerdekaan sampai hari ini. Oleh karena itu, kami mendorong agar Pemkot dan DPRD Cilegon secepatnya membuat perda,” kata Baihaiki kepada Selatsunda.com dikonfirmasi, Rabu (6/10/2021).

Baca juga  Jadi Temuan OJK, Aset Tanah BPRS Cilegon Mandiri Dijual

Baihaki yang juga anggota DPRD Cilegon menuturkan, terbitnya perda sangatlah penting. Jika terealisasi, kata dia, itu merupakan komitmen eksekutif dan legislatif membantu pengembangan pendidikan ponpes di Cilegon.

“Harus menjadi tanggung jawab kita (legislatif dan eksekutif) bagaimana melahirkan perda tentang pesantren ini,” tutur Baihaiki.

Dengan adanya perda, sambung Baihaki dana abadi pesantren dapat dialokasi dari  dari APBD Kota Cilegon.

“Kalau di APBN pasti ujung-ujungnya dikembalikan lagi ke anggaran daerah. Yang penting, ada dasar hukum atas turunan Perpres ini. Dan itu yang harus kita dorong agar Pemkot Cilegon memiliki perda ini,” pungkasnya. (Ully/Red)