Komisi II DPRD Cilegon menggelar rapat dengar pendapat (hearing) dengan PT IKPT dan Disnaker di DPRD, Rabu (2/9/2020). Foto Elfrida Ully/Selatsunda.com

CILEGON, SSC – Peristiwa kecelakaan kerja yang sempat terjadi beberapa bulan lalu di PT Inti Karya Persada Tehnik (IKPT) mendapat sorotan Komisi II DPRD Kota Cilegon. Kejadian disorot pasalnya karena laka kerja tidak dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Cilegon. Tetapi malah dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten.

Hal itu disayangkan oleh Sekretaris Komisi II DPRD Cilegon, Qoidatul Sitta saat Komisi II menggelar rapat dengar pendapat (hearing) dengan IKPT dan Disnaker di DPRD, Rabu (2/9/2020).

Ia menyatakan, meski hak-hak korban dalam peristiwa tersebut telah dibayarkan namun perusahaan tetap harus melaporkan kejadian ke Pemerintah Cilegon.

“Memang semuanya sudah dibayarkan hak-hak ketenagakerjaannya, baik perawatan, gaji dan segala macamnya. Tapi, kalau ada kecelakaan kerja, semestinya harus melaporkan kejadian ini ke Disnaker Kota Cilegon bukan ke Disnaker Provinsi Banten. Kami (DPRD) cukup menyayangkan kejadian ini,” kata Sitta usai hearing.

Ia mengakui, kewenangan pengawasan tenaga kerja memang ada di ranah Disnakertrans Banten. Namun secara aturan, perusahaan harus melaporkan setiap terjadi laka kerja.

Baca juga  Pemkot Cilegon Cicil Rp 30 Miliar Beli Lahan Milik PT KS

Pihaknya menyesalkan alasan perusahaan tidak melaporkan itu karena ketidaktahuan tentang regulasi. Ketidaktahuan itu dinilainya alasan yang tidak masuk akal karena IKPT sebagai perusahaan besar semestinya lebih memahami aturan ketenagakerjaan.

“Memang pengawasan ada di Provinsi Banten, tapi untuk pengupahan, untuk administrasi, segala macam itu ada di Pemkot Cilegon, mereka melangkahi prosedur yang ada. Dan mereka mengamini hal itu. Alasannya karena tidak tahu, nah Ironisnya mereka sudah bertahun-tahun, masak tidak tahu. Ini yang kita cecar kenapa hal itu terjadi. Untungnya korbannya tidak sampai meninggal dan sekarang sudah kembali bekerja, sudah sehat alhamdulillah,” ucapnya.

Menyikapi persoalan tersebut, Sitta meminta Disnaker tidak hanya menunggu laporan dari industri. Tetapi harus gencar melakukan sosialisasi.

“Jadi ini kelalaian, dengan adanya kejadian ini kami mendorong Disnaker Kota Cilegon jangan menunggu laporan dari industri. Kita juga harus jemput bola harus sosialisasikan hal itu, jangan sampai tutup mata,” katanya.

Baca juga  Dinas Sosial Kota Serang Kebingungan Tangani Orang Gila

Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industrial Disnaker Kota Cilegon Tuah Sitepuh menyatakan, informasi apapun yang menyangkut tenaga kerja meski tidak secara langsung berkewenangan harus ditembuskan kepada pihaknya. Karena tempat kejadian seperti laka di IKPT berada di wilayah Cilegon.

“Tapi tentu sangat baik juga jika ditembuskan juga ke Pemkot Cilegon, selaku pemerintah lokasi terjadinya peristiwa kecelakaan kerja, dalam hal ini ya Disnaker Cilegon. Tentu kami akan ingat apa yang disarankan oleh DPRD Cilegon untuk melakukan sosialissi kepada industri,” ucapnya

Sementara itu, Deputy Field Manager PT IKPT, Budi Septriyono akan menindaklanjuti masukan Komisi II DPRD dan Disnaker pada hearing tadi. Menurutnya, pembahasan laka dalam hearing dapat menjadi pembelajaran pihaknya.

“Kami sudah janjian dengan Disnaker Cilegon dan akan melakukan pertemuan untuk diskusi dan komunikasi untuk meminta masukan apa yang kami penuhi. Pertemuan ini bisa menjadi pembelajaran buat kami,” ucapnya. (Ully/Red)