Walikota Serang, Syafudin menandatangani berita acara serah terima PSU. Penyerahan ini digelar di salah satu hotel di Kota Serang,” Senin (23/11/2020). Foto Elfrida Ully/Selatsunda.com

SERANG, SSC – Ketua Real Estate Indonesia (REI) Provinsi Banten Roni Hadiriyanto Adili meminta kepada seluruh pengembang perumahan di Kota Serang untuk mempercepat penyerahan Prasarana-Sarana Utilitas (PSU) ke Pemerintah Kota (Pemkot) Serang. Hal ini ditekankan karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah memonitoring secara langsung penyerahan aset yang wajib diserahkan dari pengembang ke pemerintah.

“Kami sarankan agar pihak pengembang segera melaporkan dan menyerahkan PSU tersebut ke Pemda. Karena apa, jika hal ini tidak dilakukan oleh mereka (pengembang perumahan), maka pengembang akan menerima sanksi berat. Salah satunya akan dikenakan pidana dan akan langsung di blacklist nama perusahaannya. Apalagi, KPK sudah masuk dan memonitoring semuanya. Jadi, saya harap, teman-teman pengembang segera melaporkan PSU ke Pemkot Serang,” kata Roni kepada awak media di temui usai acara Penandatangan berita acara serah terima PSU antara Walikota Serang dengan pengembang dan warga perumahan yang digelar di salah satu hotel di Kota Serang,” Senin (23/11/2020)

Baca juga  Hujan Lebat Diprediksi Terjadi di Banten Hingga Akhir Januari 2021, Warga Diminta Waspada

Masih kata Roni, dari total 58 pengembang perumahan di Kota Serang, yang sudah menyerahkan PSU ke Pemkot Serang baru 25 pengembang perumahan. Oleh karena itu, ia meminta agar para pengembang perumahan untuk secepatnya menyerahkan PSU ke pemerintah.

Menanggapi hal ini, Walikota Serang, Syafrudin meminta agar seluruh pengembang dan masyarakat untuk berperan aktif dalam menyerahkan PSU ke Pemkot Serang.

“Jadi bagi pengembang yang belum menyerahkan PSU apa yang disampaikan oleh Ketua REI pasti ada sanksi yang akan diterima oleh mereka. Banyaknya pengembang belum menyerahkan PSU ke pemerintah, karena banyak rumah yang banyak ditinggal oleh pengembang dan penghuninya,” tuturnya.

Paling tidak, kata Syafrudin, PSU yang tidak lagi dikelola pengembang dapat diserahkan oleh masyarakat. Namun ia meminta agar yang diserahkan tersebut layak digunakan sehingga dalam pengelolaan kedepan oleh pemerintah tidak terdapat masalah.

Baca juga  Pengunjung Transmart Hanya 1 Jam

Jadi kalau pengembang tidak menyerahkan PSU minimal warga yang menyerahkan PSU ke pemerintah. Minimal, apa yang diserahkan ke pemerintah jangan yang rusak atau tidak layak. Sekarang kan kalau jalan rusak pemerintah lagi yang disalahkan. Minimal, jangan rusak dulu baru diserahkan ke pemerintah,” pungkasnya. (Ully/Red)