Kapolres Cilegon AKBP Sigit Haryono secara simbolis penyerahan dukungan anggaran pergeseran TPS saat kegiatan apel Pelaksanaan Pergeseran Pengamanan Pilkada di Kota Cilegon pagi tadi,” Selasa (8/12/2020) Foto: Elfrida Ully/Selatsunda.com

CILEGON, SSC – Polres Cilegon menyiagakan sebanyak 406 personil untuk menjaga pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam pelaksanaan penyelenggaran Pemugutan Suara yang digelar pada  Rabu, 9 Desember 2020. Dalam mengamankan Pilkada, personel tidak diperkenankan membawa senjata api selama pengamanan berlangsung.

Hal ini terungkap dalam apel pergeseran pasukan dalam rangka pemugutan dan perhitungan suara di TPS pada Pilkada Serentak tahun 2020 di Wilayah Hukum Polres Cilegon pagi tadi. Kapolres Cilegon AKBP Sigit Haryono bertindak selaku komandan apel. Apel pergeseran personil dihadiri Dandim 0623 Cilegon Letkol Inf Ageng Wahyu Romadhon dan Letnan Kolonel (Letkol) Laut (P) Budi Iryanto. Apel pergeseran personil digelar di depan Kanto Polres Cilegon.

“Untuk pengaman TPS total personel yang kami kerahkan sebanyak 406 orang. Pesonil yang menjaga TPS tidak dilengkapi senjata api saat pemgamanan berlangsung,” kata Kapolres terkonfirmasi,” Selasa (8/12/2020).

Lebih lanjut, kata Kapolres, selain mengerahkan 406 personil polisi, dalam pengamanan Pilkada, Polres Cilegon juga dibantu dengan personil gabungan 100 personil dari anggota Brimob Banten, 100 personil dari anggota Sabara, tambahan 130 personil dan 130 personil dari anggota BKO Polres Cilegon.

“Dalam melakukan pengamanan pemugutan suara, personil tetap mengedepankan protokol covid-19. Apabila saat terjadi pemugutan suara ada pihak-pihak yang ingin merusak dan memganggu penyelenggaraan Pilkada, saya minta anggota langsung berkoordinasi dengan satuan atas. Jika terjadi kondisi keos atau gejala apapun, akan langsung kami tindak tegas,” tegas Kapolres.

Dia juga memastikan aparat polisi bersikap netral pada perhelatan pesta demokrasi. Selain itu, selama pengamanan polisi wajib menjadi contoh dalam penerapan protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya klaster COVID-19.

“Netralitas itu harga mati, bahwa Polri yang melakukan PAM (pengamanan) semuanya netral karena di sana ada namanya panitia penyelenggara atau pengawas penyelenggara. Dan Polri adalah sebagai petugas keamanan jadi netral,” tandasnya. (Ully)