Kantor Kelurahan Kemanisan, Kota Serang. Foto Fathul Rizkoh/Selatsunda.com

SERANG, SSC – Pihak Kelurahan Kemanisan mengaku tidak mengetahui di mana buku tanah yang mencatat jual-beli tanah di wilayahnya. Padahal, legalitas tanah atas rencana tukar-guling (ruislag) antara Pemkot Serang dengan PT. Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS) dapat dibuktikan dengan melihat buku tanah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang tanah, diketahui satuan wilayah tata usaha pendaftaran tanah adalah desa atau kelurahan. Berdasarkan PP tersebut dijelaskan, buku tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya.

“Punten ya, saya masih pelajari. Saya juga belum tahu dimana dokumennya, siapa yang pegang. Apakah pemiliknya yang tadi disebut (PT. BKKS) atau punya perseorangan, ataukah sudah dibeli oleh pihak ketiga. Saya belum mengetahui,” kata Lurah Kemanisan, Mardi, melalui sambungan telepon, Rabu (24/2/2021).

Baca juga  2023, Bank Banten Bukukan Laba Rp 26,59 Miliar

Perlu diketahui, awak media mencoba menelusuri ke Kelurahan Kemanisan untuk mencari informasi kepemilikan tanah beserta riwayat transaksi dalam dokumen AJB sebagai bahan pemberitaan. Namun, pihak kelurahan mengaku tidak mengetahui apapun, dengan alasan hampir seluruh petugas kelurahan merupakan orang baru dan tidak tahu keberadaan dokumen tersebut.

“Saya belum ngerti kalau masalah harga dan lainnya. Saya baru 20 harian disini, belum begitu hapal. Masih mempelajari. Coba ke masyarakat sekitar atau siapa,” ujarnya.

Saat diminta kepastian waktu kapan awak media dapat mengetahui informasi itu, Mardi tidak dapat memastikan. Ia kembali menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak memegang dokumen-dokumen tersebut karena baru menjadi lurah.

Baca juga  2023, Bank Banten Bukukan Laba Rp 26,59 Miliar

“Duh wallahualam, yah. Saya nggak megang apa-apa. Kasi juga semuanya baru itu. Kami hanya ikut saja, Pemkot seperti apa,” tambahnya.

Pada pemberitaan sebelumnya diketahui Fraksi Golkar dan Wakil Ketua II DPRD Kota Serang, Ratu Ria Maryana menyoroti beberapa hal terkait rencana ruislag tanah, mulai dari mekanisme hingga nilai tanah yang ditetapkan. (SSC-03/Red)