Foto Ilustrasi (sumber google image)

CILEGON, SSC – Pelaksanaan open bidding atau lelang jabatan di Kota Cilegon dianggap berpotensi terhadap pidana. Pasalnya, hal tersebut dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Ketua Komisi I DPRD Kota Cilegon Hasbudin mengatakan, apabila Pemkot Cilegon tetap menggelar open bidding/lelang jabatan, otomatis akan menjadi hal buruk untuk Kota Cilegon. Oleh karena itu, Komisi I berencana akan memanggil dan meminta penjelasan kondisi tersebut kepada Seketaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon, Sari Suryati dan Kepala BKPP (Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Cilegon) Heri Mardiana.

“Pasti ini jadi sorotan kami (DPRD Cilegon) jika lelang jabatan benar-benar dilakukan. Jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 Ayat 2 menyatakan, kepala daerah dilarang melakukan pergantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri. Apakah lelang jabatan ini ada unsur paksaan dari beberapa pihak. Apabila hal ini terjadi, tentunya akan ada pihak yang terancam dipidana,” kata Hasbudin kepada Selatsunda.com,” Senin (20/7/2020).

Baca juga  Selama Corona, Satpol PP Cilegon Angkut 1.800 Miras Berbagai Merek

Masih kata Hasbudin, selain mengetahui sejauh mana proses lelang jabatan, pihaknya juga menanyakan kepada Pemkot Cilegon apakah telah mendapat restu atau tidak dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Kan sudah jelas ada larangan jika tidak ada lelang jabatan apapun yang dilakukan oleh pihak pertahana. Tapi kenapa Pemkot Cilegon justru melanggar aturan tersebut? Nanti dalam rapat akan kita tanyakan juga apakah Pemkot Cilegon sudah mengantongi izin dari Mendagri untuk melakukan lelang jabatan tersebut,” katanya.

Hasbudin menegaskan tidak akan membawa persoalan lelang jabatan ini ke arah politik. Dimana ada isu yang menyebutkan jika lelang jabatan jelang pilkada ini, berbau kepentingan politik untuk kepentingan petahana.

“Prinsipnya, kami tidak ingin membawa ke ranah politik. Ini semata-mata untuk kepentingan bersama. Jangan sampai pemerintahan bisa terganggu gara-gara Pemkot Cilegon salah langkah,” tuturnya.

Baca juga  DPRD Cilegon Desak Dinas Perhubungan Selesaikan Masalah PJU Mati

Untuk diketahui, batas akhir Pemkot Cilegon menggelar lelang jabatan, mutasi, rotasi, dan promosi hanya di Maret 2020. Apabila lelang jabatan tersebut dilakukan melebihi Maret ini, maka Pemkot Cilegon dinyatakan melanggar Pasal 71 Ayat 5 dan petahana dapat diskualifikasi sebagai calon oleh KPU, bahkan berdasarkan Pasal 190 bisa terancam pidana penjara paling lama 6 bulan dan denda paling banyak Rp 6 juta.

Diberitakan sebelumnya, Kepala BKPP Kota Cilegon Heri Mardiana akan tetap menggelar lelang jabatan untuk 6 pejabat eselon II yang kosong sebelum masa jabatan Walikota Cilegon Edi Ariadi selesai.

“Sesuai intruksi dan amanat Pak Wali, lelang untuk 6 jabatan yang kosong akan terisi di Desember 2020. Sehingga setelah jabatan Pak Walikota Edi selesai, tidak ada lagi kekosongan jabatan,” pungkasnya. (Ully/Red)