Bentrok mahasiswa-polisi saat kejadian aksi unjuk rasa penolakan UU Omnibus Law di depan Kampus UIN SMH Banten. (Foto Dokumentasi Ronald/Selatsunda.com)

SERANG, SSC – Polda Banten telah menetapkan 14 tersangka atas kericuhan aksi unjuk rasa mahasiswa di depan Kampus UIN SMH Banten, Jalan Ahmad Yani, Kota Serang, Selasa (6/10/2020) lalu.

Dalam kasus perkara aksi demo penolakan Undang-undang Cipta Kerja itu, polisi masih mendalaminya keterlibatan tersangka lain. Termasuk mengendus dugaan keterlibatan kelompok Anarko.

“Termasuk juga dengan (dugaan keterlibatan) kelompok anarko. Memang itu yang sedang kita dalami saat ini. Tentu kita menggunakan azas praduga tidak bersalah,” ungkap Wadirkrimum Polda Banten, AKBP Dedi Supriadi saat ekspos perkara di Mapolda Banten, Kamis (8/10/2020).

Wadirkrimum belum mengungkap siapa otak dibalik dalang kericuhan demo mahasiswa di Serang. Penyidikan terhadap 14 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka masih terus dikembangkan.

Baca juga  Penjabat Sekda Nanang Yakin Pendistribusian Vaksin Covid-19 di Serang Aman

“Dari keterangan 14 tersangka itu akan mengembang, kita akan dalami baik itu menggunakan wawancara atau penyelidikan dilapangan maupun IT yang digunakan nantinya,” tuturnya.

Ia pun belum bisa mengungkapkan pihak-pihak yang diduga memantik pembakaran ban dan menggerakan pelemparan dengan material batu ke arah petugas. Kasus masih didalami lebih lanjut.

“(pelaku yang menggerakan pelemparan) Batu dan (pembakaran) ban yang ada di lokasi ini sedang kita dalami. Mohon bersabar. Pasti ada pengungkapan selanjutnya. Saya belum bisa katakan siapa penyedia batu, siapa penyedia ban, siapa mengajak, siapa yang mengundang dan menggerakan dan sebagainya. Dalam waktu dekat akan kita sampaikan,” paparnya.

Sebelumnya diketahui, Polda Banten telah menetapkan 14 tersangka dalam peristiwa kericuhan aksi unjuk rasa mahasiswa di depan Kampus UIN SMH Banten. Keempat belas diantaranya 8 orang mahasiswa, 4 pelajar dan 2 pedagang ini ditetapkan tersangka karena dalam aksi unjuk rasa penolakan Undang-undang Cipta Kerja diduga melakukan perbuatan melawan hukum tindak pidana. (Ronald/Red)