CILEGON, SSC – Pemkot Cilegon untuk ke-5 kalinya mampu mempertahankan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
“Alhamdullilah Pemkot Cilegon bisa mempertahankan WTP untuk ke-5 kalinya. Pencapaian ini berkat kerja keras semua OPD yang telah bekerja keras dalam mempertahankan predikat dari BPK RI Perwakilan Banten,” kata Sekda Kota Cilegon, Sari Suryati, Selasa (29/5/2018)
Sari mengaku, meski Pemkot Cilegon dapat mempertahankan opini WTP, ada beberapa evaluasi dari BPK yang harus dibenahi, yaitu sistem pengendalian informasi semua OPD bisa disempurnakan dan ditindaklanjuti oleh semua pegawai.
“Kita (Pemkot,red) diminta oleh BPK untuk bisa melengkapi penatausahaan dan kekurangan pengendalian administrasi di masing-masing OPD,” ujarnya.
Pada perbaikan kekurangan ini, kata Sari, BPK RI memberikan waktu selama 60 hari untuk segera menindaklanjuti rekomendasi dari BPK.
“Bagi ibu, tidak ada hal-hal sulit untuk OPD. Sebab, semua teman-teman memiliki komitmen untuk menunjukan hal yang baik khususnya memperbaiki sistem admintrasi tersebut,” kata Wanita dua anak ini.
Terkait banyak serapan anggaran di 2017 lalu banyak tak terserap, ia membantahnya, banyaknya anggaran yang tak terserap bukan berarti semua program justru nol dikerjakan oleh OPD, melainkan adanya kebijakan pusat yang musti ditaati oleh Pemkot Cilegon.
“Contohnya aja kaya JLU (Jalan Lingkar Utara) kemarin. Semua panitia sudah mempersiapkan semua itu. Kalaupun ada proses ganti rugi dari progtam JLu itu, itu pun beda persoalan. Yang penting semua program yang tertuang dalam RPJMD yang disepati bisa dilakukan dengan baik,” paparnya. (Ully/red)
