CILEGON, SSC – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon Nuhroutul Uyun akhirnya menandatangani penolakan Undang-Undang Cipta Kerja.

Hal ini merespon aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa dan buruh dalam beberapa hari terakhir. Di depan mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa di depan DPRD Cilegon, politisi PKS ini menandatangani surat pernyataan menolak UU Cipta Kerja.

“Sebagai wakil rakyat tentu saja kita harus mendengarkan apa yang menjadi keluhan dan masukan masyarakat. Apa yang menjadi buah pemikiran masyarakat terutama para kalangan mahasiwa. Salah satu aspirasi yang mereka (mahasiwa) yakni, menolak UU Cipta Karya ditandatangani oleh Presiden,” kata Uyun kepada awak media ditemui di lokasi demo, Rabu (14/10/2020).

Baca juga  Tak Serahkan PSU, Pengembang Perumahan di Kota Serang Terancam Sanksi Pidana

Menurut Uyun, sebagai lembaga kolektif kolegial dan wakil rakyat, tentu saja tugas wakil rakyat harus mampu mendengarkan berbagai aspirasi dan keluhan masyarakat. Ia menyatakan, aspirasi yang disampaikan bertujuan baik. Mahasiswa dan buruh memitna agar situasi kondusif dan ekonomi tidak terpuruk.

“Tidak semua wakil rakyat di DPRD ini dapat menerima keputusan tersebut. Dari pertemuan ini, tentu akan saya sampaikan ke teman-teman anggota DPRD terhadap permohonan yang diminta oleh masyarakat ini. Karena, permintaan masyarakat khususnya buruh dan mahasiwa hanya ingin kondusifitas Indonesia lebih baik, dampak ekonomi lebih baik apalagi di kondisi pademi covid-19 pasti dampak ekonomi akan terasa dampaknya,” ujar Uyun.

Sementara itu, Ketua PMII Kota Cilegon Edi Djunaidi mengatakan, pihaknya tida puas jika hanya Wakil Ketua DPRD, Nuhrotul Uyun yang berani menandatangi penolakan RUU Cipta Kerja. Yang diminta pihaknya seluruh anggota DPRD menandatanganinya.

Baca juga  Diduga Rem Blong, Truk Pengangkut Cairan Kimia Terguling di SPBU Grogol

“Bagi kami belum puas hanya ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD. Yang kami butuhkan, bagaimana DPRD Cilegon mau menyampaikan aspirasi/suara kami ke DPR RI dan Presiden untuk menolak pengesahan UU Cipta Kerja ini,” pungkasnya. (Ully/Red)